PKS: Kampanye Babinsa Bukan Perintah Prabowo

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 6 Juni 2014 15:15 WIB

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa Prabowo Subianto, calon presiden yang didukung partainya, tidak mendalangi aksi Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diduga menggiring pilihan masyarakat dalam pemilu presiden 2014. "Pihak Prabowo-Hatta tak ada perintah atau program agar Babinsa mendata dan menggiring warga memilihnya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 6 Juni 2014.

Anggota Majelis Syuro PKS itu mengatakan Prabowo tidak lagi berada di garis komando Tentara Nasional Indonesia. Jadi, tidak logis bila ulah Babinsa itu dianggap atas perintahnya. "TNI itu memiliki jalur komando yang sangat ketat. Apalagi Panglima (Jenderal Moeldoko) sudah menjamin netralitas anggotanya dan mengancam akan memberi sanksi bila ada intervensi," ujarnya.

Sebelumnya tersiar kabar bahwa ada anggota Babinsa yang mendata warga dan mengarahkan agar mendukung Prabowo-Hatta.

Babinsa adalah ujung tombak atau tingkatan paling bawah dari Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat. Tentara yang bekerja di bawah naungan Komando Rayon Militer itu bertugas menjaga pertahanan negara di tingkat desa. Jadi, tugas mereka lekat dengan kerja-kerja intelijen.

Dugaan keterlibatan TNI dalam pemilu presiden 2014 sudah diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

Hidayat Nur Wahid menganggap isu dugaan keterlibatan Prabowo sangat merugikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya itu. Sebab, kabar itu dijadikan alat untuk mengadu domba persaingannya dalam pemilu presiden. Karena itu, ia meminta Badan Pengawas Pemilu mengusut kasus tersebut. "Dari pihak tim pemenangan kami juga mendorong agar pelaku itu diketahui identitasnya," katanya.

TRI SUHARMAN






Berita Terpopuler:
Tujuh Kebiasaan Wanita yang Disukai Pria
Jadi Menteri Agama, Lukman: Ladang Ibadah Saya
Iyeth Bustami: Jokowi Trendsetter Blusukan
Prabowo dan Hatta, Beda Pakaian Beda Saku
Survei: Muslim Kota Lebih Pilih NU







Advertising
Advertising





Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

43 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

51 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

51 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

58 hari lalu

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

59 hari lalu

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

8 Desember 2023

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

RUU DKJ menyebutkan bahwa Gubernur ditunjuk Presiden tal melalui Pilkada seperti biasanya. Tito Karnavian hingga Anies Baswedan menolak.

Baca Selengkapnya