Calon Presiden Prabowo Subianto, menggendong Balita sat mengunjungi kawasan permukiman padat Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat (5/6). Prabowo memulai kampanye pertama dengan mendatangi sejumlah kawasan publik dan permukiman. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO , Jakarta:Calon presiden dari koalisi yang dipimpin Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto menyumbang Rp 5 miliar untuk kampanye. Dalam laporan dana kampanye yang dirilis Komisi Pemilihan Umum di laman webnya www.kpu.go.id pada Kamis, 5 Juni 2014 ini tercatat hanya Prabowo yang menyumbang, sedangkan wakilnya, Hatta Rajasa tidak.
Selain dari Prabowo, sumbangan untuk pasangan nomor 1 ini juga didapat dari perusahaan bernama PT. Arsari Mineral Ind. Sumbangan dari perusahaan yang berlokasi di Kawasan Sudirman, Jakarta itu sebesar Rp 4,8 miliar.
Kemudian, Tim Prabowo-Hatta juga melaporkan sejumlah simpatisan yang turut serta menyumbang hingga Rp 200 juta, yakni Saut Simanjuntak yang menyumbang Rp 150 juta, Lody Adrianus Ranti Rp 20 juta, Nugroho Soetrisno Rp 5 juta, Satrio Dimas Adityo Rp 15 juta, dan Muchson Ali Said Rp 10 juta. Namun dalam data tersebut tidak disebutkan pekerjaan para penyumbang ini.
Selasa lalu, Komisi Pemilihan Umum menerima laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye dari masing-masing tim pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden pasal 99 yaitu pasangan calon dan tim sukses harus melaporkan penerimaan dana kampanye paling lambat satu hari sebelum kampanye dimulai.
Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan usai memverifikasi Laporan tersebut, pihaknya akan meminta pasangan calon melengkapi data-data yang kurang. Apabila hingga akhir masa kampanye tidak dilengkapi, maka dana tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sumbangan dana kampanye yang boleh diterima pasangan calon berasal dari masing-masing capres dan cawapres, partai pendukung, perusahaan, serta masyarakat.Semua sumbangan yang akan digunakan untuk kampanye harus dicatat dalam rekening khusus dana kampanye.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
