TEMPO.CO , Jakarta: Calon presiden dari koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo menyumbang Rp 3 juta untuk dana awal kampanye pemilu presiden. Dalam laporan dana kampanye yang dirilis Komisi Pemilihan Umum di laman webnya www.kpu.go.id pada Kamis, 5 Juni 2014 ini tercatat hanya Jokowi yang menyumbang, sedangkan wakil Jokowi, Jusuf Kalla tidak.
Selain dari Jokowi, sumbangan untuk pasangan nomor 2 ini juga didapat dari Partai NasDem sebesar Rp 42 miliar. Adapun, dana tersebut telah digunakan kubu Jokowi untuk belanja iklan. Kemudian, Tim Jokowi-JK juga melaporkan ratusan simpatisan yang turut serta menyumbang hingga Rp 2, 3 miliar. Namun, KPU memberi catatan dana senilai Rp 2,1miliar tidak jelas identitas penyumbangnya.
Selasa lalu, Komisi Pemilihan Umum menerima laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye dari masing-masing tim pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden pasal 99 di mana pasangan calon dan tim sukses harus melaporkan penerimaan dana kampanye paling lambat satu hari sebelum kampanye dimulai.
Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan usai memverifikasi laporan tersebut, pihaknya akan meminta pasangan calon melengkapi data-data yang kurang. Apabila hingga akhir masa kampanye tidak dilengkapi, maka dana tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sumbangan dana kampanye yang boleh diterima pasangan calon berasal dari masing-masing capres dan cawapres, partai pendukung, perusahaan, serta masyarakat.Semua sumbangan yang akan digunakan untuk kampanye harus dicatat dalam rekening khusus dana kampanye.
TIKA PRIMANDARI
Berita Terpopuler:
Kontes King & Queen Edutography 2014
Yakuza Paksa Tunawisma Bekerja di PLTN Fukushima
Ini Alasan Vitalii Sediuk Memukul Brad Pitt
Besok, SBY Lantik Lukman Hakim sebagai Menteri
Berita terkait
Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo
3 jam lalu
Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.
Baca SelengkapnyaTerkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan
4 jam lalu
Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.
Baca SelengkapnyaCerita Zulhas Soal Hubungan Jokowi-Prabowo yang Semakin Dekat
4 jam lalu
Zulhas menyebut hubungan Jokowi dan Prabowo kini makin dekat dan harmonis.
Baca SelengkapnyaCerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai
5 jam lalu
Zulhas membawa rombongan pengurus partainya bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat, 10 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi
6 jam lalu
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaZulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi
7 jam lalu
Ketum PAN Zulkifli Hasan akan menemui Presiden Jokowi bersama perwakilan DPW PAN dari seluruh provins
Baca SelengkapnyaIM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK
9 jam lalu
Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia
13 jam lalu
TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.
Baca SelengkapnyaTPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa
21 jam lalu
Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
1 hari lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya