Prabowo bersama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. facebook.com
TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat tim pemenangan Prabowo-Hatta DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan tim Prabowo-Hatta sepakat kampanye hitam terhadap calon presiden Joko Widodo tak boleh terjadi di DKI Jakarta.
"Lulung cs setuju hal-hal seperti itu (kampanye hitam) tidak boleh terjadi di DKI," kata Ahok kepada Tempo pada Kamis, 5 Juni 2014. "Walaupun tersirat seolah-olah mereka setuju (kampanye hitam) terjadi di luar DKI."
Kampanye hitam yang dilemparkan kepada Jokowi antara lain keturunan Cina, membela kelompok Kristen, dan akan mengangkat pengikut Syiah menjadi Menteri Agama. (Baca: Pengamat: Kampanye Hitam terhadap Jokowi Membodohi)
Anggota tim pemenangang Prabowo-Hatta dari Partai Persatuan Pembangunan, Abraham Lunggana alias Lulung, menemui Ahok di ruang kerja PelaksanaTugas Gubernur DKI Jakarta, Balai Kota Jakarta, pada Rabu, 4 Juni. Lulung didampingi Triwisaksana dari Partai Keadilan Sejahtera dan Muhammad Taufik dari Partai Gerakan Indonesia Raya.
Pada kesempatan itu, menurut Ahok, dia memberikan pandangan bahwa strategi menebar kampanye hitam tidak akan manjur untuk merebut simpati publik. Cara itu justru blunder dan merugikan Prabowo. Ahok menuturkan kampanye dengan mengedepankan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan membuat publik tak bersimpati kepada Prabowo-Hatta. (Baca: Jokowi: Jangan Remehkan Saya)
Ahok pun mengatakan umumnya para politikus menyukai segala isu yang bisa meraup dukungan walau harus menebar kampanye hitam. "Saya harap Pak Prabowo bukan seperti itu," ujarnya.
Soal tanggapan warga keturunan Cina di Jakarta, Ahok mengaku tidak tahu apakah mereka tersinggung dengan kampanye yang mendiskritkan kelompok minoritas tersebut. "Karena secara umum orang Tionghoa percaya tidak mungkin ada presiden orang Tionghoa," ujar Ahok. "Walau ada sekelompok kecil yang mudah percaya dan mendukung."
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
