TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, mengkritik maraknya penggunaan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk kampanye hitam guna menjatuhkan lawan politik. Menurut dia, tindakan itu hanya membuat bangsa ini jalan di tempat.
“Sangat disayangkan bahwa kompetisi pilpres bukannya mengadu gagasan tapi mengadu asal usul,” katanya kepada Tempo pada Kamis, 5 Juni 2014.
Ia menanggapi kampanye hitam terhadap calon presiden Joko Widodo yang tak kunjung reda sampai masa kampanye hari kedua. Isu SARA yang ditembakkan kepada Jokowi di antarnya dikabarkan keturunan Cina, beragama Kristen, dan berpihak kepada nonmuslim. (Baca: Jokowi: Jangan Remehkan Saya)
Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI ini mengatakan penggunaan isu kebencian terkait dengan SARA membodohi rakyat. Alasannya, isu itu tak relevan dengan syarat calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan konstitusi dan undang-undang, tak ada syarat yang berkaitan dengan latar belakang SARA tadi.
Masalah lainnya, menurut Syamsudin, kampanye hitam dengan isu SARA akan membuat suasana pemilihan umum menjadi panas lantaran masyarakat terprovokasi. Kualitas pemilihan umum juga akan rendah. “Yang harus kita usung itu lebih ke kapasitasnya, pemimpin yang punya konsep yang jelas, bukan latar belakangnya." (Baca: Ahok: Kampanye Hitam Tim Prabowo Blunder)
Meski diserang dengan isu SARA, tutur Syamsudin, elektabilitas Jokowi berdasarkan hasil survei sementara ini masih lebih tinggi ketimbang pesaingnya, Prabowo Subianto.
