Presiden SBY saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta (20/11). Kerjasama yang dihentikan antara lain, pertukaran informasi dan intelijen, serta latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO,Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri tidak mencopot pejabat utama di kementeriannya menjelang pemilihan presiden 2014. SBY juga meminta para menteri tidak memecat atau mengganti pejabat dan direktur utama badan usaha milik negara. "Jika terpaksa, silakan lapor ke saya," kata SBY dalam rapat kabinet, Rabu, 4 Juni 2014.
Beberapa alasan yang dapat diterima, menurut dia, di antaranya pejabat tersebut sudah masuk dalam masa pensiun atau terlibat masalah serius. Tapi laporan tersebut hanya merupakan usul yang diajukan kepada Presiden. "Jangan main copot atau ganti. Ini timing-nya tak tepat," kata SBY.
Menurut dia, pencopotan pejabat utama akan memberikan implikasi panjang pada lembaga tersebut. Pergantian direktur utama di BUMN juga akan menyebabkan masalah yang berefek bagi pemerintahan mendatang. Sedangkan masa pemerintahan SBY sendiri hanya tersisa sekitar empat bulan.
SBY menyatakan, secara etika dan logika, pemerintahan yang baru berhak menerapkan kebijakan jangka menengah. Karena itu, menteri Kabinet Indonesia Bersatu II tak boleh memberikan beban bagi pemerintahan mendatang. "Semangatnya itu bertenggang rasa pada presiden dan menteri yang akan datang," katanya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.