Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tiba menghadiri Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai KPU di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Deklarasi ini mengharapkan masa kampanye Capres dan Cawapres berlangsung tertib dan aman seperti tertuang dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Tim hukum pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan melaporkan tabloid Obor Rakyat ke Badan Pengawas Pemilu dan Markas Besar Polri. Tabloid ini secara konsisten memuat berita jelek soal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo. Namun, tak ditemukan berita mengenai pesaingnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di tabloid tersebut.
Dalam tajuknya "Kami Ada karena Bisa Dipercaya", Obor menulis jurnalis itu seperti samurai yang keras hati, terlatih serta siap berkonfrontasi dengan musuh, kekuatan yang kotor dan destruktif. Obor menulis kebanggaan sebagai wartawan bukan berkaitan dengan sejumlah materi. “Kami profesional yang berani, jujur dan teguh.”
Obor menulis mereka berusaha skeptis dan tidak menelan mentah-mentah cerita yang ada. Apalagi, klaim mereka, cerita yang sudah bertebaran di laman-laman sosial media. Obor menulis jurnalis memiliki kewajiban menjadi mata-mata dan tangan masyarakat serta pelapor kebenaran.
Salah satu edisi yang diterima Tempo adalah edisi I 5-11 Mei 2014, terdiri atas 16 halaman. Halaman muka menampilkan judul “Capres Boneka” dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Judul lain yang ditampilkan di halaman ini adalah “184 Caleg Nonmuslim PDIP untuk Kursi DPR” dan “Ibu-ibu, Belum Jadi Presiden Udah Bohongin Rakyat.”
Dalam dewan redaksi Obor tercantum nama Sigas, Elka Saraswati dan layout Dodo Darsono. Alamat redaksi yang tercantum adalah Jalan Pisangan Timur Raya IX, Jakarta Timur. Nomor telepon yang tercantum adalah (021) 70787816, 70787817. Tempo yang sempat menelusuri alamat ini tak menemukan kantor redaksi tabloid ini. Pencarian di laman Google juga tak menemukan profil nama-nama yang masuk di dewan redaksi.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
