Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menunjukkan sebuah mobil relawan kesehatan untuk berkeliling Pulau Jawa di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta (16/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara tim kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Thomas Djiwandono, mengatakan memiliki modal awal kampanye pasangan tersebut sebesar Rp 10 miliar. "Rinciannya, Rp 5 miliar dari pasangan calon, Rp 4,8 miliar dari badan usaha, dan Rp 200 juta dari simpatisan," ujar Thomas di gedung Komisi Pemilihan Umum, Selasa, 3 Juni 2014.
Menurut Thomas, ini adalah laporan awal dana kampanye yang dananya dihimpun sejak pasangan Prabowo-Hatta ditetapkan sebagai capres dan cawapres oleh KPU pada 31 Mei lalu. Tim, katanya, akan menyetor laporan dana kampanye yang terpakai pada 6 Juli mendatang.
Thomas mengatakan sumbangan untuk Prabowo-Hatta berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Di luar itu, katanya, terdapat 20 simpatisan yang ikut menyumbang dan satu badan usaha yang ikut menyumbang. (Baca: Anggota BPK Jadi Dewan Pakar Prabowo)
Komisi Pemilihan Umum menerima laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye dari masing-masing tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Pasal 99 Undang-Undang tersebut menyebutkan tim sukses harus melaporkan penerimaan dana kampanye paling lambat satu hari sebelum kampanye dimulai. Kampanye pemilihan presiden dilaksanakan mulai Rabu, 4 Juni 2014. (Baca: PDIP Tuding Duit Hashim untuk Iklan Prabowo)
Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan lembaganya akan memverifikasi laporan dana kampanye yang dilaporkan tim sukses calon presiden. Langkah verifikasi berupa pengecekan kebenaran identitas para penyumbang dana kampanye. "Kalau ada sumber yang tidak jelas, kami akan minta untuk melengkapi, terutama dari Jokowi itu karena banyak dari uang masyarakat." (Baca: KPK Telaah Kekayaan Prabowo dan Jokowi)
Menurut dia, KPU bisa melarang calon presiden menggunakan dana kampanye. Hal ini, katanya, terjadi jika ada penyumbang yang tak ditemukan identitas dan keberadaannya.
