Ini Peta Jenderal Pendukung Jokowi dan Prabowo

Reporter

Selasa, 3 Juni 2014 08:03 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Jakarta - Perebutan kursi nomor satu di Jalan Medan Merdeka Utara semakin sengit. Setiap hari, kubu Prabowo dan Jokowi mendeklarasikan dukungan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Bagaimana peta dukungan para pensiunan jenderal di kedua kubu?

Pada 27 Maret 2014, ratusan jenderal berkumpul di gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Dipimpin Letnan Jenderal Purnawirawan Johanes Suryo Prabowo, mereka menyatakan dukungan kepada calon presiden usungan Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Suryo mengklaim pensiunan yang mendukung Prabowo terdiri atas 80 jenderal, 300 perwira menengah, dan 400 lebih prajurit. “Total ada seribu purnawirawan,” kata Suryo saat itu.

Bekas Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ini mengatakan para purnawirawan mendukung Prabowo karena kenal secara personal. Dukungan kepada Prabowo disebabkan oleh kekecewaan terhadap mantan bos Prabowo. Di antaranya Bacharuddin Jusuf Habibie dan Wiranto. (Baca:Angkatan Darat Pastikan Netral dalam Pilpres )

Selain Suryo, purnawirawan lain yang berada di belakang Prabowo adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Yunus Yosfiah. Yunus merupakan veteran perang Timor Timur dan dikenal kalangan pers, terutama dari Australia. Australia menganggapnya sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kematian lima wartawan Australia di Timor-Timur pada 1975. Insiden ini dikenal sebagai Balibo Five. Yunus menjabat Menteri Penerangan pada era pemerintahan Habibie. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Staf Sosial Politik ABRI.

Purnawirawan pendukung Prabowo lainnya adalah sejumlah calon legislator dari Partai Gerindra. Misalnya Mayor Jenderal Purnawirawan Glenny Kairupan di Sulawesi Utara, Laksamana Madya Freddy Numberi di Papua, Brigadir Jenderal Polisi Wahju Daeny di Jawa Tengah, dan Brigadir Jenderal Polisi Frans Katapalayuka di Sulawesi Selatan. Nama lainnya yakni George Toisutta, Adang Daradjatun, Nachrowi Ramli, Cornel Simbolon, dan Kivlan Zen. (Baca:SBY Perintahkan Rapat TNI-Polri Terbuka )

Di kubu Jokowi, penyandang bintang di pundak tak kalah banyak. Sebut saja Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Lulusan terbaik Akabri 1970 itu sejak awal memang menyatakan dukungan kepada Jokowi. Ketika memuji Megawati Soekarnoputri yang mencalonkan Jokowi, Luhut ditemani sejumlah koleganya, seperti bekas Wakil Panglima TNI Fachrul Rozi, Sintong Panjaitan, Sumardi, dan Bibit Samad Rianto. Sintong, dalam bukunya, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, mengatakan sempat "bersitegang" dengan Prabowo menjelang jatuhnya Orde Baru.

Nama lainnya yakni Jenderal Purnawirawan Wiranto (Ketua Umum Partai Hanura), Jenderal Purnawirawan Sutiyoso (Ketua Umum PKPI), Letnan Jenderal Purnawirawan Johny Lumintang, Mayor Jenderal Purnawirawan Syamsir Siregar, Jenderal Purnawirawan Subagyo H.S., Jenderal Purnawirawan Da'i Bachtiar, dan bekas kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendropriyono. Terakhir, nama purnawirawan yang mendukung Jokowi adalah Mayor Jenderal Purnawirawan Muchdi Purwoprandjono. (Baca:Kivlan Zein Ancam Adukan Komnas HAM ke Ombudsman)

Muchdi dan Hendropriyono kerap dikaitkan dengan kematian aktivis hak asasi manusia, Munir. Ketika Munir dibunuh, Hendropriyono menjabat Kepala Badan Intelijen Negara. Sedangkan Muchdi sempat ditahan karena didakwa membunuh Munir meski akhirnya dibebaskan di pengadilan.

WAYAN AGUS PURNOMO | INDRA WIJAYA






Terpopuler:
Lima Parpol di Pacitan Dukung Jokowi-JK
Kubu Jokowi-JK Targetkan 65 Persen Suara di Jatim
KPK Periksa Sekretaris Kementerian Agama











Advertising
Advertising

Berita terkait

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini

Baca Selengkapnya

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.

Baca Selengkapnya

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.

Baca Selengkapnya

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.

Baca Selengkapnya