Pengusaha Hashim Djojohadikusumo saat putusan majelis hakim dalam sidang di PN Solo, Jateng, Rabu (14/1). Hashim divonis tidak bersalah dalam kasus pemindahan dan penyimpanan enam arca Museum Radyapustaka secara ilegal. ANTARA/Andika Betha
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Hashim Djojohadikusumo mengatakan partainya akan menegakkan Pancasila di Indonesia. "Kalimat pemurnian agama sudah dihapus dari manifesto," kata Hashim seusai sarasehan Kedaulatan Energi Syarat Mutlak Ketahanan Bangsa yang diselenggarakan Gerindra di Hotel Sahid, Senin, 2 Juni 2014.
"Kami kan partai Pancasila. Kami akan menegakkan hukum di Indonesia kalau ada diskriminasi terhadap suku, agama, dan ras tertentu," ujarnya.
Mengenai sikap Gerindra terhadap kaum minoritas dan marjinal, Hashim mengatakan partainya akan menegakkan hukum untuk semua kelompok, suku, agama, dan ras minoritas. "Kami akan menegakkan hukum. Di Indonesia tidak boleh ada diskriminasi," tutur Hashim.
Ia juga mengatakan sikap Partai Keadilan Sejahtera yang memecat 76 karyawan di Kementerian Pertanian selama sembilan tahun ini tidak bisa didiamkan. "Itu tidak bisa ditoleransi, tidak bisa diterima," kata Hashim.
Berdasarkan video yang diunggah di YouTube oleh akun GerindraTV pada 14 Oktober 2013, Hashim menyebut sikap PKS yang memecat 73 karyawan Kristen di Kementerian Pertanian selama sembilan tahun sebagai tindak diskriminasi.
"Tidak ada satu pun karyawan Kristen di Kementerian Pertanian. Ini yang saya maksudkan dengan kemauan politik. Pemerintah harus menghentikan diskriminasi ini," kata Hashim dalam video tersebut.
Pernyataan dalam video yang berjudul Hashim Djojohadikusumo Memaparkan Visi Partai Gerindra tersebut disampaikan pada acara USINDO Washington Special Open Forum Luncheon yang berlangsung di Washington, DC, pada 17 Juli 2013.
Adapun manifesto Gerindra yang dipermasalahkan itu dimuat dalam buku berjudul Manifesto Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya. Di halaman 40 bidang agama dalam buku itu disebutkan negara dituntut menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.
