Pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Hatta Rajasa (kiri) beserta pasangan Capres dan Cawapres, Joko Widodo (kedua kanan) dan Jusuf Kalla (kanan) menunjukkan atribut bergambar nomor hasil undian dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat (1/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto menyatakan senang dan lega Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak hadir dalam acara pemaparan visi, misi, dan program kerja dirinya. Ia mengaku akan merasa grogi dan gugup jika SBY hadir dalam acara tersebut.
"Hatta Rajasa bilang SBY tak hadir, saya bilang alhamdullilah," kata Prabowo, Ahad, 1 Juni 2014.
Ia menyatakan segan terhadap SBY yang merupakan seniornya saat aktif sebagai tentara. SBY dinilai mempunyai karisma dan menjadi panutan sejak masa pendidikan dan dinas di TNI Angkatan Darat.
"Beliau itu taruna teladan, saya itu taruna nakal," kata Prabowo.
Sebagai sesama mantan tentara, menurut dia, status SBY tetap tinggi sebagai senior. Bagi tentara, status senior selamanya akan melekat dalam hubungan para purnawirawan. Hal ini menjadi alasan Prabowo kerap sungkan jika bertemu dengan SBY.
"Senior ya tetap senior," kata dia. Prabowo juga berkelakar, SBY tak hadir dalam acara pemaparan karena merasa kasihan. SBY diklaim paham bahwa ada rasa segan dalam diri Prabowo.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati, menyatakan pengurus partai sengaja meminta SBY untuk tak hadir. Demokrat menilai SBY, yang juga menjabat presiden, harus tetap berada pada posisi netral. Demokrat juga akan meminta SBY tak hadir jika Joko Widodo-Jusuf Kalla bersedia memberikan pemaparan visi-misi. (Baca juga: Demokrat Akan Pelajari Visi-Misi Jokowi di Situs).
"Kami menyadari kepala negara dalam diri SBY tak dapat dipisahkan. Nanti kami laporkan saja hasil paparannya kepada beliau," kata Andi.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
