Calon Presiden Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (kiri) dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dalam sesi foto bersama seusai mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Cawapres di Gedung Joeang 1945, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi resmi menyatakan Jusuf Kalla sebagai pendampingnya untuk menghadapi Pilpres mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari koalisi partai pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan masih terjadinya kekerasan dalam kehidupan beragama disebabkan konstitusi tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini disampaikannya terkait dengan penyerangan warga terhadap umat Katolik dan umat Kristen pada hari yang berbeda.
"Di dalam konstitusi kan sudah jelas. Sebagai presiden, itu yang harus diikuti. Hal-hal seperti itu harus diterjuni di lapangan dan diselesaikan dengan hal-hal yang konkret. Jangan sampai berlarut-larut," katanya di kantor Komisi Pemilihan Umum, Ahad, 1 Juni 2014. (Baca: Warga Sleman Bubarkan Ibadah Umat Kristen)
Menurut dia, masih terjadinya kekerasan dalam beragama bukan masalah yang rumit. Namun, ujar dia, karena pemerintah tidak mengambil langkah konkret, masalah tersebut menjadi berlarut-larut. "Harus dilakukan langkah konkret yang sesuai dengan aturan konstitusi. Akarnya, ya, konstitusi," katanya.
Aksi penyerangan terjadi pada Kamis malam, 29 Mei 2014, di rumah Direktur Galang Press Julius Felicianus. Penyerang diduga berasal dari organisasi masyarakat. Julius Felicianus dan sejumlah perempuan yang memanjatkan doa rosario terluka akibat penyerangan itu. Hari ini, sekelompok warga juga menyerang rumah ibadah umat Kristen. (Baca juga: Umat Katolik di Sleman Diserang Kelompok Bergamis)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
10 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.