Kekerasan Agama, Jokowi: Konstitusi Tak Dijalankan  

Reporter

Minggu, 1 Juni 2014 17:23 WIB

Calon Presiden Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (kiri) dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dalam sesi foto bersama seusai mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Cawapres di Gedung Joeang 1945, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi resmi menyatakan Jusuf Kalla sebagai pendampingnya untuk menghadapi Pilpres mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari koalisi partai pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan masih terjadinya kekerasan dalam kehidupan beragama disebabkan konstitusi tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini disampaikannya terkait dengan penyerangan warga terhadap umat Katolik dan umat Kristen pada hari yang berbeda.

"Di dalam konstitusi kan sudah jelas. Sebagai presiden, itu yang harus diikuti. Hal-hal seperti itu harus diterjuni di lapangan dan diselesaikan dengan hal-hal yang konkret. Jangan sampai berlarut-larut," katanya di kantor Komisi Pemilihan Umum, Ahad, 1 Juni 2014. (Baca: Warga Sleman Bubarkan Ibadah Umat Kristen)

Menurut dia, masih terjadinya kekerasan dalam beragama bukan masalah yang rumit. Namun, ujar dia, karena pemerintah tidak mengambil langkah konkret, masalah tersebut menjadi berlarut-larut. "Harus dilakukan langkah konkret yang sesuai dengan aturan konstitusi. Akarnya, ya, konstitusi," katanya.

Aksi penyerangan terjadi pada Kamis malam, 29 Mei 2014, di rumah Direktur Galang Press Julius Felicianus. Penyerang diduga berasal dari organisasi masyarakat. Julius Felicianus dan sejumlah perempuan yang memanjatkan doa rosario terluka akibat penyerangan itu. Hari ini, sekelompok warga juga menyerang rumah ibadah umat Kristen. (Baca juga: Umat Katolik di Sleman Diserang Kelompok Bergamis)

ANANDA TERESIA


Berita Terpopuler
Massa Berjubah Kembali Datangi Rumah Julius
Neta S. Pane: Penyerangan di Yogya Kental Unsur Politis
Perubahan Haji Era Anggito

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

7 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

10 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

12 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

17 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

18 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

18 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya