TEMPO.CO, Jakarta - Pemberantasan korupsi dan penegakan wibawa hukum menjadi salah satu agenda utama yang dibidik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bila terpilih pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang masing-masing pasangan berjanji akan segera menggeber reformasi di bidang hukum. "Kami berkomitmen mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan," tulis pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam visi dan misinya.
Berikut cuplikan visi dan misi calon presiden dalam bidang penegakan hukum dan korupsi seperti tertuang dalam dokumen yang sudah diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum.
1. Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, dan reformasi lembaga penegak hukum 2. Memberantas korupsi di sektor legislasi dengan menindak tegas oknum pemerintah yang menerima suap 3. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melalui teknologi informasi yang transparan 4. Membentuk regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi seperti RUU perampasan aset, RUU perlindungan saksi, RUU kerja sama timbal balik, dan RUU pembatasan transaksi tunai. 5. Mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi 6. Memastikan sinergi antara kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK 7. Memprioritaskan penanganan korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai, dan industri sumber daya alam 8. Menerapkan Sistem Integritas Nasional untuk mencegah korupsi 9. Membuka keterlibatan publik dan media masa dalam mengawasi upaya tindakan korupsi
1. Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu 2. Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel 3. Memperkuat KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan 4. Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
