TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meminimalkan hubungan dengan para relawan yang membantu penyelenggaraan pemilu.
"Bawaslu harus tetap menjaga independensi dalam pelaporan pelanggaran kampanye, jadi kami membatasi komunikasi dengan para relawan pemilu, terutama mereka yang sudah condong ke salah satu calon," kata anggota Bawaslu, Nasrullah, saat ditemui dalam acara peluncuran dan sosialisasi tampilan web baru MataMassa di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2014. (Baca juga: Sengketa Pemilu, Bawaslu Siapkan Data Pembanding)
Namun, kata Nasrullah, Bawaslu tetap terbuka dalam menerima laporan pelanggaran pemilu oleh para relawan. Nasrullah mengatakan Bawaslu senang dengan adanya MataMassa sebagai gerakan independen yang berani ambil bagian dalam pengawasan pemilu.
Bawaslu tetap membutuhkan relawan pelapor, kata Nasrullah, karena laporan-laporan tersebut dapat membantu Bawaslu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di setiap wilayah di Indonesia.
Menurut Nasrullah, tantangan terberat bagi Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan pemilu adalah politik uang. Adapun perkara pemanfaatan dinasti keluarga yang banyak digunakan sebagai cara seseorang untuk maju sebagai calon legislator, kata Nasrullah, masih sulit diusut satu per satu.
Dia menambahkan, penyelidikan terhadap pelanggaran pidana dalam proses pemilu juga sulit dituntaskan karena masalah pidana melibatkan banyak pihak, seperti kejaksaan dan kepolisian.
Nasrullah juga menjelaskan, dalam pemilu legislatif April 2014, terdapat 9.553 laporan. Sebanyak 2.033 laporan bukan merupakan pelanggaran pemilu. Sedangkan 186 kasus merupakan pelanggaran pidana. Sisanya merupakan pelanggaran dalam hal administrasi. (Baca: Bawaslu Selidiki Video Pemilu Gila)
