TEMPO.CO, Balikpapan - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo menyatakan langkah pengurangan subsidi bahan bakar minyak harus dimulai lewat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. PLN harus mengkonversi pembangkit listrik tenaga solar menjadi gas atau batu bara secara berkelanjutan.
"Negara ini kaya gas dan batubara, pembangkit listrik kita harus beralih ke bahan bakar ini," katanya saat mengunjungi relawan Projo Balikpapan, Jumat, 23 Mei 2014 malam. (Baca juga:Presiden Terpilih Punya PR Pangkas BBM)
Konversi solar menuju gas atau batubara, menurut Jokowi, mampu menghemat beban subsidi negara sebesar Rp 70 triliun per tahun. Pembangkit listrik PLN memang mengkonsumsi sekitar 7,1 juta kilo liter solar per tahun yang berdampak pada pembengkakan subsidi negara.
Langkah konversi, ucap Gubernur DKI Jakarta ini, harus pula diikuti oleh sektor-sektor industri lain yang masih menggunakan solar. Contoh lainnya adalah digalakkannya penggunaan sarana transportasi massal masyarakat yang berbahan bakar gas.
Jokowi mengatakan hasil penghematan BBM bisa dimanfaatkan untuk membantu berbagai usaha produktif masyarakat ekonomi kecil menengah. Prioritas kredit hanya diberikan pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang terpapar secara langsung dampak kenaikan harga BBM.
Namun demikian, Jokowi menekankan tidak boleh ada lagi program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Menurut dia, cara ini tidak produktif dalam membantu perekonomian masyarakat.
Selama kunjungan ke Kalimantan Timur, Jokowi mengunjungi tiga kota, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Tenggarong. Selain pengukuhan relawan Projo, ia juga akan menyempatkan diri blusukan ke pasar sebelum nanti melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin.
SG WIBISONO
Berita utama:
Waspadai Capres Psikopat, KPU Diminta Terbuka
Fakta-fakta Menarik Jelang Real Madrid Vs Atletico Madrid
Indonesia Kandas di Semifinal Piala Thomas
Berita terkait
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
3 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
4 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga
4 jam lalu
Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK
5 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.
Baca SelengkapnyaAturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin
5 jam lalu
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaNgabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya
6 jam lalu
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.
Baca SelengkapnyaTolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan
6 jam lalu
Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
7 jam lalu
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Baca SelengkapnyaAntara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi
8 jam lalu
Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024
Baca SelengkapnyaPengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor
9 jam lalu
Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.
Baca Selengkapnya