Capres dari PDIP, Joko Widodo dan cawapres Jusuf Kalla menyapa wartawan sesaat sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, (22/5). Keduanya direncanakan menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan selama 8 jam. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
TEMPO.CO,Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fahmi Habcy, meminta Komisi Pemilihan Umum mempublikasikan hasil tes kesehatan para calon presiden dan wakil presiden, khususnya tes kejiwaan.
Ia menganggap hasil tes kesehatan penting untuk diketahui publik agar dukungan mereka tak hanya bersandar pada visi-misi dan intelektualitas calon presiden. "Apakah KPU dan tim dokter RSPAD akan bertanggung jawab jika presiden yang terpilih kelak berperilaku psikopat, megalomania, haus darah, ataupun skizofrenia?" kata Fahmi dalam siaran persnya, Jumat, 23 Mei 2014.
Ia mengatakan rakyat berhak memperoleh informasi ihwal kondisi kejiwaan calon presiden. Musababnya, tes kesehatan itu dibiayai uang negara. "Apalah artinya tes-tes kejiwaan itu jika publik tak pernah tahu hasilnya?" ucap aktivis 1998 dari Universitas Indonesia ini.
Fahmi mencontohkan Adolf Hitler yang pernah membawa Jerman ke arah kediktatoran. Pada awal kepemimpinannya, Hitler membawa angin segar berupa janji perubahan. Tapi, akhirnya, penderitaan yang menyedihkan mendera rakyat Jerman. "Apakah masyarakat mau dipimpin oleh presiden yang hobinya ringan tangan, mudah marah?" kata Fahmi. (Baca: Sentil Wartawan, Prabowo: Capres Kok Disuruh-suruh)
Ia tak menyebutkan nama calon presiden yang temperamental dan kejam dalam penjelasannya itu. Pada Jumat, 23 Mei 2014, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah diperiksa sehari sebelumnya, Kamis, 22 Mei 2014. (Baca: Hasil Pemeriksaan Kesehatan Capres Selesai Sabtu)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
