Ketua Komisi Perlindungan Anak Nasional, Arist Merdeka Sirait saat memberikan penjelasan tentang keinginan pertemuan anak korban selamat pembunuhan oleh ibu kandungnya sendiri di Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Kamis (13/3). Arist datang mendampingi dan menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Kapolres Cimahi, AKBP Erwin Kurniawan dari Fahrul, korban selamat dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Fahrul ingin bertemu ibunya yang kini ditahan di Polres Cimahi karena rindu. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Surakarta - Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mendesak agar semua calon presiden menjadikan masalah perlindungan anak menjadi agenda utama saat terpilih. Besarnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini harus segera diatasi.
"Kepedulian para calon presiden pada persoalan kekerasan terhadap anak belum terlihat dalam visi dan misinya," kata Arist saat ditemui di Surakarta, Kamis, 22 Mei 2014. Padahal, pihaknya melihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak sudah dalam kondisi darurat. (Baca juga: Komnas Anak Desak Kasus JIS Segera Direkonstruksi)
Dia mencatat bahwa dalam empat bulan terakhir terdapat 689 kasus kekerasan terhadap anak. "Dari jumlah tersebut, 52 persen di antaranya adalah kekerasan seksual," katanya. Kondisi tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu segera diatasi.
Sedangkan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada tahun ini mengalami perubahan pola. "Tahun lalu kasusnya didominasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga atau incest," katanya. Sedangkan saat ini kasus yang mengemuka adalah kasus-kasus sodomi.
Hal yang menjadi perhatian adalah banyaknya predator fedofilia yang beredar di lokasi-lokasi yang selama ini dinilai aman. "Termasuk di sekolah," katanya. Dia mengaku sangat mendukung penerapan hukuman kebiri suntik kepada para fedofilia. (Baca juga: Lagi, Siswa Sekolah Internasional Korban Kekerasan)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
