Calon Presiden Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi foto bersama seusai mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Cawapres di Gedung Joeang 1945, Jakarta Pusat, (19/5). Jokowi resmi menyatakan Jusuf Kalla sebagai pendampingnya untuk Pilpres mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan calon wakil presiden pendampingnya, Jusuf Kalla, bukan merupakan representasi Partai Golongan Karya. "JK adalah representasi dari empat partai yang mendukung kita, yaitu PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem," katanya di Balai Kota, Senin, 19 Mei 2014.
Menurut dia, JK bukan representasi Golkar. Sebab, berdasarkan hasil rapimnas partai tersebut, Ketua Umum Aburizal Bakrie tetap menjadi capres atau cawapres Golkar. Jokowi mengaku tidak mengetahui apa nantinya JK akan dikeluarkan dari Partai Golkar karena menjadi cawapresnya. "Saya tidak tahu aturan internal Golkar seperti apa," katanya.
Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan menghormati keputusan rapimnas Golkar yang tetap mengusung Ical--sapaan Aburizal--sebagai capres atau cawapres. Mengenai merapatnya Partai Golkar ke Gerindra, Jokowi menolak berkomentar lebih lanjut. Ia menghormati keputusan yang diambil partai berlambang pohon beringin itu. "Itu kan urusan rumah tangga partai lain. Saya menghormati saja keputusan Golkar," katanya.
Mengenai peluang untuk menang tebal dalam pemilihan umum presiden nanti, Jokowi mengatakan tidak mau jumawa dan masih memperhitungkan segala kondisi dan situasi terkini. "Tapi, kan, sekarang semua bergerak, dulu belum semuanya bergerak. Kita hitung dulu kalkulasinya," kata Jokowi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
