Seorang anak membawa bendera partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kampanye perdana di Stadion Cendrawasih, Jakarta Barat, (16/3). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Papua Komaruddin Watubun menyayangkan bila akhirnya partainya mengusung Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang.
Menurut Watubun, keputusan itu bertentangan dengan pilihan regenerasi politik yang sudah diterapkan Mega saat memilih Jokowi. "Kalau pilihannya JK, alur pikirnya bagaimana, jadi tidak ada konsistensi," kata Watubun saat dihubungi, Senin, 19 Mei 2014. (Baca: Jokowi-JK Deklarasi Sambil Naik Sepeda Ontel)
Bila merujuk pada keputusan Mega memilih Jokowi menjadi capres, seharusnya calon wakil Jokowi juga dipilih yang lebih muda. Hal ini akan memperkuat kemauan politik Mega dalam mewujudkan regenerasi politik.
Watubun menjelaskan, saat memilih Jokowi sebagai calon presiden, Megawati sebenarnya juga punya elektabilitas yang lumayan besar. Namun, keinginan Mega untuk maju dikesampingkan karena mendengarkan keinginan masyarakat tentang perlunya memunculkan tokoh muda.
Hal yang sama, kata Watubun, seharusnya juga diberlakukan Mega dalam memilih cawapres. "Kalau dilihat alur pikir regenerasi, maka logikanya cawapres Jokowi harus lebih muda." (Baca: Prabowo Todong Ical Rp 3 Triliun)
Watubun berharap pencalonan JK sebagai cawapres hanya wacana di media saja. Dia yakin partainya akan membuat keputusan yang tepat. Lagipula, kata Watubun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Mega maupun Jokowi soal siapa yang bakal menjadi cawapres. "Angin politik itu setiap detik bisa berubah," kata Watubun.
Nama JK semakin menguat untuk bersanding menjadi cawapres Jokowi. Rencananya deklarasi akan dilakukan pagi ini di Gedung Joeang 45 kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Usai deklarasi, Jokowi dan JK rencananya akan langsung menuju kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
