TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan opsi koalisi yang aman bagi partainya adalah bergabung dengan Partai Golongan Karya. "Paling aman memang dengan Partai Golkar. Itu paling rasional, karena waktu yang mepet harus memutuskan calon presiden yang diusung," kata Ramadhan ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 17 Mei 2014.

Saat ini dua kubu besar koalisi partai yang sudah terbentuk yakni poros PDI Perjuangan--bersama PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura--serta poros Partai Gerindra bersama PAN, PPP, dan PKS. Poros PDI perjuangan mengusung calon presiden Joko Widodo dan poros Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto. (Baca: Demokrat Ingin Ical Jadi King Maker, Bukan Capres)

Terkait dengan arah koalisi dengan Partai Golkar, Ramadhan mengatakan Demokrat masih mempertimbangkan elektabilitas Aburizal Bakrie, calon presiden yang diusung Golkar, yang hanya 10,9 persen. Sedangkan pemenang konvensi Demokrat, yakni Dahlan Iskan, hanya mengantongi angka elektabilitas 2 persen saja.

"Jika pasangan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat dipertarungkan dengan Prabowo dan Jokowi, belum bisa terbukti angka segitu bisa menang. Tidak ada dalam sejarah suara 10 persen bisa mengalahkan suara, misalnya, PDIP dan partai koalisinya yang bisa mencapai 39 persen," kata Ramadhan. (Baca: Duet Ical-Pramono, Akbar: Elektabilitasnya Rendah)

Ihwal opsi nama lain yang sempat muncul, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X, Demokrat akan menyambut senang jika ia dicalonkan. Menurut Ramadhan, elektabilitas Sri Sultan mencapai 15 persen berdasarkan hasil survei Lingakaran Survei Indonesia--cukup mumpuni untuk diusung dan bersaing dengan Prabowo dan Jokowi. "Sultan itu juga tidak perlu disurvei karena kenal semua," ujar Ramadhan. (Baca: Sultan Jadi Capres, Golkar: Tak Pernah Dipikirkan)

Hingga saat ini, Golkar dan Demokrat belum memutuskan langkah koalisi mereka. Demokrat masih akan menggelar rapat pimpinan nasional pada Minggu, 18 Mei 2014, untuk menentukan langkah politik itu. Perolehan suara kedua partai dalam pemilihan umum legislatif cukup signifikan, yakni Demokrat sebesar 10,9 persen dan Golkar 16,3 persen. Adapun ketentuan presidential threshold mensyaratkan partai yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden hatus memperoleh suara 20 persen atau kursi 20 persen dari 560 kursi di parlemen.


NURUL MAHMUDAH

Terpopuler:
Ahmadiyah Bekasi Dukung Capres Jokowi
Jadi Menteri, Chairul Tanjung Tinggalkan Bisnis
Gaya Komunikasi Wali Kota Surabaya Dikritik