Capres PDIP Joko Widodo (kedua kiri) menunaikan salat Maghrib sebelum pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (13/5). ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO,Jakarta - Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengaku sudah mengantongi satu nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilihan umum presiden 9 Juli mendatang. "Satu nama sudah dikantongi, tapi belum diumumkan saja," katanya di Balai Kota, Jumat, 16 Mei 2014. (Baca: Pilih Cawapres, Jokowi Berhitung Hari)
Jokowi juga enggan memaparkan profil cawapres yang dia maksud. Ia hanya mengatakan nama cawapres ini tak kunjung diumumkan karena dia masih mencari momentum yang tepat. "Bisa hari ini. Ini kan baru jam sebelas. Tapi belum tentu juga hari ini," katanya. (Baca: Pilih Cuti, Jokowi Anggap Mundur Lebih Ribet)
Gubernur DKI Jakarta ini membantah jika pengumuman kandidat pendampingnya menunggu Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang baru akan digelar pada Ahad mendatang. Jokowi menegaskan, komunikasi politik dengan Partai Golkar sama sekali tak menyinggung masalah cawapres. Ia juga membantah kabar bahwa Golkar menawarkan dua kadernya untuk menjadi pendamping Jokowi yaitu, Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan. (Baca: Projo Meminta Pendamping Jokowi dari Luar Partai)
"Kan sudah dibilang dalam platform kerja sama tidak ada transaksional. Jadi tidak ada pembicaraan mengenai itu sama sekali," katanya.
Belakangan, nama Jusuf Kalla dan Abraham Samad mengemuka menjadi dua kandidat cawapres Jokowi yang tersisa. Jokowi pun tak membantah ketika ditanya bahwa Abraham Samad dan Jusuf Kalla adalah dua nama yang tersisa. (Baca: Golkar ke PDIP, Kans JK Dampingi Jokowi Menguat)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
10 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
