TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengaku pesimistis pengusutan kasus HAM pada Mei 1998 akan berjalan setelah pemilu presiden Juli nanti. "Pengusutan pelanggaran HAM akan cuti panjang," ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin, 12 Mei 2014.

Menurut Haris, saat ini tidak ada calon presiden yang bisa dipercaya mampu mengusut pelanggaran HAM di Indonesia. Ada sejumlah tokoh yang sudah dicalonkan sebagai presiden, seperti Joko Widodo dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Gerindra.

Haris berkata, secara langsung atau tidak, para calon presiden itu memiliki kaitan dengan kasus pelangaran HAM. Prabowo, misalnya, lekat dengan kasus penculikan dan penghilangan aktivis Mei tahun 1998. "Jokowi mungkin tidak terlibat langsung. Tetapi, di belakangnya, tokoh militer di lingkaran Megawati, ada juga yang terlibat pelanggaran HAM pada Mei 1998," ujar Haris.

Haris menambahkan, Jokowi maupun Prabowo saat ini juga belum banyak menunjukkan niatan untuk mengusut kasus-kasus HAM yang terjadi pada Mei 1998. "Tak ada yang peduli pada isu HAM," ujarnya. Karena itu, Kontras akan terus mendesak pemerintah dan Presiden Indonesia yang baru nanti untuk mengusut kasus pelanggaran HAM, terutama tragedi Mei 1998. "Kalau mengaku sebagai pejuang HAM, ya, tidak perlu khawatir capres-nya si A atau si B. Siapa pun presidennya, tugas pejuang HAM adalah tetap memperjuangkan pengusutan kasus HAM."

ISTMAN MP

Berita terpopuler:
Ingin Jadi Cawapres, Ical Kejar Mega ke Bali
Jokowi: Saya Memang Belum Pernah Jadi Presiden
Pro-Jokowi Laporkan 'RIP Jokowi' ke Polisi
Hujatan Video Mulan Jameela di YouTube