Calon Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, (3/5). Jokowi dan Jusuf Kalla bersilahturahim sebelum berangkat menuju kota tujuan masing-masing. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta: Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengatakan Joko Widodo alias Jokowi sebaiknya mundur dari jabatan gubernur DKI Jakarta sejak mendaftarkan diri sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Sanusi, jika Jokowi tidak mengundurkan diri, sama saja mengorbankan Jakarta. "Jakarta jangan dikorbankan. Hargailah warga yang sudah memilihnya sebagai gubernur," kata Sanusi kepada Tempo, Sabtu, 3 Mei 2014.
Tidak mundurnya Jokowi, kata Sanusi, bisa menghambat jalannya pemerintahan di Ibu Kota. Alasannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hanya bisa menjadi pelaksana tugas normatif. Tapi, untuk mengambil keputusan strategis, tetap harus dilakukan oleh gubernur.
"Misalnya perda (peraturan daerah), itu tidak boleh ditandatangani oleh wagub. Bila ada bencana, untuk menggunakan dana cadangan, itu hanya boleh ditandatangani oleh gubernur," kata dia.
Sanusi menilai, Jakarta merupakan kota dengan fungsi terbanyak di dunia. Berbagai sektor melimpah di Jakarta, seperti ekonomi, pariwisata, jasa, dan lain-lain. "Sehingga tidak bisa ditinggalkan oleh gubernurnya. Terlebih lagi sekretaris daerahnya saat ini masih sebagai pejabat sementara."
Kalau melihat gelagatnya, Sanusi berkeyakinan kalau mantan Wali Kota Surakarta itu akan mundur dari jabatan gubernur. "Saya sudah sering dengar sinyal-sinyal dari orang-orang PDIP. Kita lihat saja," katanya.
Jokowi akan mulai cuti dari tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 18 Mei 2014, atau saat proses pendaftaran calon presiden di Komisi Pemilihan Umum. (Baca: Maju Capres, Jokowi Mulai Cuti 18 Mei)
