TEMPO.CO, Mojokerto - Relawan Pro Jokowi (Projo) menginginkan calon wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo (Jokowi) nanti dari kaum muda. "Kalau bisa wakilnya berusia muda dan trengginas (cepat bertindak)," kata Koordinator Nasional Relawan Pro Jokowi, Budi Ary Setiadi, saat pengukuhan relawan Projo di Hotel Sun Palace, Kabupaten Mojokerto, Kamis petang, 1 Mei 2014.
Selain muda menurut Budi, wakil Jokowi sebaiknya dari kalangan profesional dan bukan politikus. "Profesional di bidangnya dan nonparpol," ujarnya. Kalangan profesional yang dimaksud tidak hanya sipil tapi juga militer. "Profesional bisa militer atau sipil."
Budi menambahkan tugas memimpin negara Indonesia yang besar adalah tugas berat. Ia enggan menyebut sejumlah nama yang sekiranya cocok mendampingi Jokowi. "Ini tugas berat untuk menggerakkan semua komponen bangsa," katanya. Menurutnya, Jokowi orang yang tepat dan bisa melakukannya. "Orang yang bisa menyatukan semua elemen bangsa adalah orang yang tidak punya beban masa lalu," ucapnya.
Budi mengklaim dari 34 provinsi se-Indonesia, relawan Projo sudah tersebar di 30 provinsi. Sedangkan di Jawa Timur, dari 38 kabupaten/kota, relawan Projo sudah dilantik di semua kabupaten/kota kecuali Madura.
Sementara itu, penasihat relawan Projo, Gunawan Wiro Saroyo, mengatakan selain harus dari kalangan muda, wakil Jokowi juga harus orang yang tidak mengganggu jalannya kepemimpinan nasional ke depan. "Jangan sampai wakil presidennya menelikung dan menyulitkan jalannya pemerintahan," tuturnya.
Ia pun enggan menyebut siapa kira-kira yang pantas mendampingi Jokowi. "Bukan kapasitas kami membicarakannya, itu nanti partai yang akan menentukan," ujar dia. Relawan Projo menurutnya sama sekali terpisah dari struktur Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meski di dalamnya terdapat kader-kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak berhak mengintervensi relawan Projo dan sebaliknya Projo tidak bisa mengintervensi PDI Perjuangan.
Wakil Koordinator Daerah Relawan Projo Jawa Timur, Djayus Dwi Atmojo, mengatakan pengukuhan relawan Projo kali ini adalah yang keempat kali setelah pengukuhan di Tuban, Malang, dan Madiun.
Pengukuhan hari ini diikuti ratusan relawan dari berbagai kota, seperti Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Jombang, Kota Kediri, dan Kabupaten Kediri. "Selanjutnya akan dideklarasikan relawan Projo tingkat Jawa Timur," ujar Djayus.
ISHOMUDDIN
Berita Terpopuler
PT PAL Incar Proyek Rekayasa Umum
Rieke Diah Bantah Berambisi Jadi Menteri Tenaga Kerja
NasDem: Jokowi itu Produk Lokal
Berita terkait
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
1 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
1 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
3 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
3 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
7 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
8 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
9 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
9 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
16 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
17 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca Selengkapnya