Bawaslu: Saksi Pemilu Curang Diintimidasi  

Reporter

Sabtu, 26 April 2014 15:54 WIB

Sejumlah warga menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara ulang Pemilu Legislatif 2014 di Lingkungan Wanasari, Denpasar, Bali (20/4). (TEMPO/Johannes P. Christo)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nasrullah mengatakan ada beberapa alasan masyarakat enggan menjadi saksi dalam laporan kecurangan pemilu legislatif 9 April lalu. Menurut dia, faktor keamanan diri dan keluarga menjadi alasan utama masyarakat.

"Karena ada intimidasi, ancaman yang diberikan pihak terlapor. Itu faktanya," kata Nasrullah dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 26 April 2014. (Baca: Bawaslu Jawa Barat Usut 52 Pelanggaran Kampanye)

Sebelumnya, Bawaslu mengapresiasi kesedian masyarakat dalam ikut mengawasi proses Pemilu 2014. Kepedulian masyarakat terbilang meningkat dibanding Pemilu 2009. Namun sayangnya, mayoritas masyarakat yang melaporkan adanya kecurangan pemilu enggan menjadi saksi di meja hijau.

Walhasil, Bawaslu kesulitan membuktikan dugaan kecurangan pemilu, terutama politik uang yang mendominasi laporan tersebut. Menurut Nasrullah, Bawaslu sudah memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mau menjadi saksi. Namun sayang, mayoritas masyarakat tetap menolak. (Baca:Bawaslu Jabar Ungkap Cara Gelembungkan Suara)

Meskipun begitu, Bawaslu tetap berupaya mengusut pelaku kecurangan pemilu dan politik uang seadanya. Akibatnya, hasil penegakan hukum tak optimal.

"Putusan pengadilan ada yang dibebaskan, ada juga yang dihukum," kata dia. "Tentu minimnya saksi menghambat upaya kami tegakkan hukum dalam pemilu."

Selain upaya hukum, Bawaslu juga memprioritaskan koreksi hasil penghitungan akibat kecurangan pemilu. Caranya, Bawaslu lebih mengedepankan sisi administrasi dengan mencocokkan berita acara hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang dianggap bermasalah. Jika tim dari Bawaslu menemukan ketidakcocokan jumlah suara, maka penghitungan ulang akan dilakukan. (Baca:Bawaslu Kecewa Pelanggar Pemilu Dihukum Ringan)

"Jika dalam pencocokan itu kami temukan lagi ada petugas yang sengaja bermain, akan kami proses hukum," Nasrullah menegaskan.


INDRA WIJAYA




Terpopuler:
Sewot, Ini Jawaban Kepala Dinas Pajak
Gandung Pardiman Legowo Titiek Soeharto ke Senayan
SBY: Pemimpin Jangan Terlalu Sering Blusukan

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

15 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

18 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya