TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Kader dan Simpatisan PDIP Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan calon presiden Joko Widodo konsisten melaksanakan komitmen mewujudkan regenerasi politik secara menyeluruh. “Untuk apa capresnya muda kalau cawapresnya tua? Apakah itu regenerasi?” kata Budi Arie Setiadi, Sabtu, 26 April 2014.
Permintaan ini muncul seiring dengan kekhawatiran tokoh tua, yakni Jusuf Kalla, yang bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi, begitu Joko Widodo biasa disapa. Sepekan belakangan santer di internal dan eksternal PDIP bahwa Mega dan Jokowi akan menjatuhkan pilihannya kepada Kalla. (Baca: Projo Inginkan Cawapres Jokowi Wajah Baru)
Kalla, yang juga mantan wakil presiden dan Ketua Umum Partai Golkar, masuk daftar bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi bersama, antara lain, Mahfud Md., Hatta Rajasa, Ryamizard Ryacudu, Darmin Nasution, dan Kuntoro Mangkusubroto. “Banyak tokoh potensial yang usianya tak beda jauh dengan Jokowi,” kata Budi.
Menurut dia, masih ada waktu bagi PDIP untuk menimbang mengingat pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum baru pertengahan Mei nanti. Budi menjelaskan pada akhir tahun lalu Megawati telah mengumumkan keinginannya mewujudkan regenerasi, baik di partai maupun kepemimpinan nasional. Komitmen inilah yang mendorong pembentukan Projo pada Desember 2013 oleh para mantan aktivis Pro-Mega ’98.
Dukungan Projo terhadap regenerasi, ia menjelaskan, bukan cek kosong, tapi satu paket dengan agenda kerakyatan. Itu sebabnya, Projo tetap kritis mengawal agenda ini. “Kritik dan saran terus akan kami sampaikan. Tapi kami menghargai apa pun keputusan Ibu Mega dan Jokowi soal figur cawapres,” ujarnya. (Baca juga: Pro Mega Tuding Projo Cuma Kejar Jabatan)
JOBPIE SUGIHARTO
Topik terhangat:
Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo
Berita terpopuler:
Ahok: Kita Beragama tapi Tak Bertuhan
Gagal ke Senayan, Roy Suryo Tuding Ada Manipulasi
Kebakaran Pasar Senen, 33 Unit Damkar Diturunkan
Berita terkait
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
8 menit lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
1 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
2 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
2 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
6 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
7 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
8 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
8 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
15 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
16 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca Selengkapnya