Cawapres PDIP Harus Bukan Pesaing Jokowi  

Reporter

Selasa, 22 April 2014 06:51 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Joko Widodo haruslah orang yang tidak akan mengancam posisinya dalam lima tahun ke depan. Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi, mengatakan PDI Perjuangan harus memastikan agar pasangan Jokowi nantinya bukan pesaing dalam kontestasi pemilihan presiden 2019.

Syarat tersebut dipandang Haryadi sebagai harga mati untuk menentukan pasangan Jokowi. "Pasangannya harus dipastikan secara politik bukan orang yang mengancam jadi pesaing Jokowi dalam kontestasi 2019," kata Haryadi pada Tempo, Senin, 21 April 2014.

Akan berbahaya bagi Jokowi jika pasangannya nanti bisa memupuk modal politik untuk kontestasi lima tahun ke depan. Apalagi, PDIP menyatakan bahwa tahun ini merupakan tahun penentuan. Tidak hanya ingin memunculkan presiden, tetapi juga kepemimpinan nasional. Artinya, dalam 10 tahun berikutnya, ada regenerasi dari PDIP yang akan meneruskan kepemimpinan Jokowi.

Selain itu, PDIP juga perlu mempertimbangkan dua syarat lain, yaitu kesamaan perspektif ideologis dan bisa melengkapi kekurangan Jokowi. Menurut Haryadi, Jokowi memang mempunyai pengalaman dan pengetahuan mikro yang baik. Namun dari sisi perspektif makro internasional, Jokowi tidak cukup kuat walau memiliki pengetahuan. Meskipun demikian, dua syarat ini masih bisa dinegosiasi.

Andaikata perolehan suara PDIP tidak mencapai ambang batas parlemen, maka bisa dipastikan partai berlambang banteng ini butuh bekerja sama dengan partai lain yang memiliki kesamaan visi tanpa mengacu pada transaksi. PDIP pun sedikit banyak menurunkan derajatnya untuk menentukan idealisasi pasangan calon presiden. Mau tidak mau, pihak kekuatan yang akan diajak bekerjasama atau berkoalisi tentu ingin mendapat porsi-porsi yang dianggap strategis. "Kalau itu persoalannya, PDIP sedikit terpaksa juga harus berpikir pragmatis," katanya.

Calon wakil presiden bisa jadi berasal dari partai lain, bisa juga ditentukan PDIP sendiri. Meski tidak bersedia menyebut nama, tapi Haryadi mengatakan calon wakil presiden Jokowi bisa juga dari kalangan profesional yang ditunjuk PDIP tapi tidak akan berpotensi menjadi pesaing Jokowi. "Yang jelas, kalaupun dari partai lain, track record-nya harus bersih," ujarnya.

Namun, pada periode kedua nanti, bisa dipastikan Jokowi akan dipasangkan dengan kader PDIP yang telah disiapkan untuk menggantikannya pada periode berikutnya.

Haryadi juga menyambut positif deklarasi pasangan Jokowi dalam waktu dekat. Tidak hanya Jokowi, tapi juga calon-calon presiden lainnya juga harus segera menentukan pasangan masing-masing. Dengan begitu, mereka bisa segera melakukan konsolidasi organisasi pemenangan dan berbagi peran.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Berita lain:
Kasus Murid TK JIS, Tersangka Wanita Jadi Otaknya
Wali Kota Risma Arak Socrates Award Keliling Kota
Dukungan Pencopotan Suryadharma Meluas di Daerah

Berita terkait

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

26 menit lalu

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

2 jam lalu

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

Presiden Jokowi tunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Gula dan bioetanol. Apa saja tugas-tugasnya?

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

12 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

14 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

16 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

1 hari lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

1 hari lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya