TEMPO.CO, Tasikmalaya - Kalangan ulama simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, bereaksi atas kemelut di tubuh PPP. Mereka menyayangkan aksi main pecat oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan keputusan berkoalisi terlalu dini.
Seorang ulama, Ateng Zaelani, berharap PPP tidak terlalu cepat berkoalisi dengan partai manapun. Pimpinan partai seharusnya mengikuti dahulu perkembangan politik yang terjadi. "Jangan buru-buru," katanya setelah pertemuan ulama simpatisan PPP di Pondok Pesantren Mabdaul Uluum, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Sabtu, 19 April 2014.
Dia berharap ketua umum tidak memutuskan koalisi secara sendiri-sendiri. Apalagi keluar dari permusyawaratan yang sudah dimusyawaratkan dalam internal partai. "Harus lewat rapimnas," katanya.
Ateng juga menyayangkan adanya kisruh di internal PPP. Seharusnya seluruh pimpinan dan kader partai bisa menahan diri dengan pikiran bersih dalam menyikapi persoalan ini. "Seharusnya tidak langsung mengambil langkah-langkah seperti itu. Hal itu sangat-sangat disayangkan," katanya. (Baca: Main Pecat, Yani Minta Suryadharma Taati Aturan)
Ateng juga mengimbau agar pimpinan partai mengedepankan kepentingan umat, bukan mengedepankan hasrat syahwat. Maksud hasrat syahwat, dia menjelaskan, di antaranya kemauan, emosi sehingga lupa terhadap kepentingan maslahat umat.
"Jika kedepankan kepentingan umat maka akan ada rahmat Allah. Jika kedepankan kepentingan syahwat, jabatan kedudukan, itu akan jadi hambatan untuk tercapainya cita-cita. Mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan," ucapnya.
Ulama lain, Miftah Farid, menilai tindakan Ketua Umum PPP, memecat sejumlah elite partai merupakan sikap otoriter. "Gaya Pak SDA (Suryadharma Ali) pecat memecat ini gaya otoriter," katanya.
Mengenai koalisi PPP dengan Gerindra, Miftah mengatakan pihaknya tidak bicara setuju atau tidak karena koalisi ditentukan oleh rapimnas nanti. Ulama, kata dia, siap jika PPP koalisi dengan partai manapun sepanjang koalisi tersebut berpihak kepada penduduk Indonesia yang mayoritasnya umat Islam. (Baca: Pencapresan Prabowo Bakal Kandas, Kalau...)
CANDRA NUGRAHA
Berita Terpopuler
Cinta Berlumur Darah Pasangan Dua Generasi
Drama 'Perang' Saksi dan Pengacara Akil di Sidang
Romahurmuziy: Saya Masih Menjabat Sekjen PPP
Berita terkait
Siapa di Balik Konflik PPP
13 September 2022
Benarkah ada tangan kekuasaan di balik konflik PPP? Apa motifnya?
Baca SelengkapnyaSuharso Monoarfa Didemo Kader PPP untuk Mundur
14 Juni 2022
Somad juga menuding Suharso Monoarfa tidak menerapkan demokrasi dalam PPP.
Baca SelengkapnyaPPP Romahurmuziy Ancam Pidana Djan Faridz Cs Jika Gelar Mukernas
14 November 2018
PPP kubu Romahurmuziy mengancam akan membawa Djan Faridz Cs ke ranah pidana jika mereka tetap menggelar Mukernas.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Mundur, PPP Djan Faridz Belum Bahas Dukungan Pilpres
30 Juli 2018
Dalam waktu enam bulan ini, PPP kubu Djan Faridz akan menggelar muktamar luar biasa untuk memilih ketua umum tetap.
Baca SelengkapnyaHumphrey Djemat Jadi Plt Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta
30 Juli 2018
Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz mengundurkan diri dengan alasan belum bisa menyatukan dua kubu PPP yang terbelah.
Baca SelengkapnyaDari Yogya, Tokoh Senior Partai Ka'bah Deklarasikan PPP Khittah
4 Mei 2018
Tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan PPP Khittah di kantor Dewan Pimpinan Wilayah partai Ka'bah Yogyakarta, Jumat 4 Mei 2018.
Baca SelengkapnyaPasca-Putusan MA, PPP Kubu Romahurmuziy Ajak Djan Faridz Gabung
26 Desember 2017
Dia mengingatkan bahwa seluruh elemen pengurus PPP sedang mempersiapkan langkah besar di Pemilu 2019.
Baca SelengkapnyaKhawatir PPP Terkubur di 2019, Lulung Bentuk Majelis Asy Syura
2 Agustus 2017
Lulung mendesak kubu Romi dan Djan Faridz segera islah dan menghentikan koflik internal di PPP.
Baca SelengkapnyaPendudukan Kantor DPP PPP, Polda: Tidak Terjadi Perusakan
17 Juli 2017
Argo mengatakan tidak terjadi perusakan kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Senin dinihari.
Baca SelengkapnyaPPP Kubu Djan Faridz Bersedia Islah dengan Kubu Romy, tapi...
16 Juli 2017
Humprey Djemat tidak mengakui klaim Romahurmuziy pasca-dikabulkannya PK oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya