Anak Bupati Malang Lolos dari Sanksi Pemilu

Reporter

Senin, 14 April 2014 19:31 WIB

Warga pecinan berada di bilik suara saat menggunakan hak suaranya saat pencoblosan Pemilu 2014 di TPS 7 di Klenteng Hoo Hok Bio, Gang Cilik, Semarang (9/4). Di TPS tersebut terdaftar 353 Daftar Pemilih Tetap warga pecinan. Tempo/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Malang - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang menghentikan perkara dugaan politik uang yang disebut dilakukan calon legislator Kresna Dewanata Phrosakh lewat tim suksesnya sebelum pemungutan suara 9 April lalu.

Dewanata adalah putra sulung Bupati Malang yang juga Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Malang. Ia juga merupakan calon legislator DPR dengan nomor urut satu dari daerah pemilihan 5 Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu).

Pimpinan Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kabupaten Malang, George da Silva, mengatakan kasus itu dihentikan karena Panwaslu kesulitan menghadirkan saksi pelapor. Penghentian kasus itu sudah disepakati dalam rapat tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilu.

"Bukti uang dan stiker memang ada. Tapi saksi-saksi pelapornya tidak pernah muncul. Kami sudah cari ke alamat tempat tinggal dia, tapi orangnya tak ada. Tidak tahu siapa sebenarnya yang beri bukti itu. Kalau begitu, buktinya kurang kuat," kata George, Senin, 14 April 2014.

Sebelumnya, Sukron, warga Dusun Krajan, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, melaporkan pemberian amplop berisi uang Rp 50 ribu dan kartu nama bergambar Dewanata sebelum pencoblosan dimulai. Menurut Sukron, sebenarnya banyak warga mendapat amplop dan stiker yang sama. Aksi bagi-bagi uang itu diketahui pula oleh Riyanto. Namun, belakangan Sukron dan Riyanto menghilang.

Saat diperiksa Panwaslu pada Jumat pekan lalu, Dewanata mengaku tidak mengetahui aksi bagi-bagi uang dan tidak mengenal orang yang menerima amplop itu.







ABDI PURMONO




Terpopuler
















Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

12 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

15 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya