TEMPO.CO, Jakarta: Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan mengatakan pemilih tidak melihat partai pengusung calon presiden untuk memilih presiden. "Untuk pilpres, pesona figur lintas partai," kata Djayadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 13 April 2014.
Saat ini, menurut Djayadi, dua nama paling populer dalam bursa calon presiden adalah Joko Widodo alias Jokowi yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Djayadi mengatakan, kualitas figur menjadi pertimbangan utama memilih capres. (Baca: PDIP Diyakini Tak Pilih Kalla Jadi Wapres Jokowi)
Menurut data exit poll SMRC pada 9 April lalu, terlihat suara partai tidak terpecah saat akan memilih presiden. Suara PDI Perjuangan untuk Jokowi sekitar 76 persen, 5 persen untuk Aburizal, dan 9,6 persen untuk Prabowo. Adapun suara Gerindra untuk Prabowo sebesar 68,7 persen, untuk Aburizal 4 persen, dan untuk Jokowi 22 persen. (Baca pula: 3 Skenario Ideal Koalisi Partai Jelang Pilpres)
Untuk Golkar, suara untuk Aburizal 35,7 persen, untuk Jokowi 27 persen, dan untuk Prabowo 20,4 persen. Suara paling tinggi datang dari Partai Bulan Bintang, yakni 47 persen. Sementara, suara untuk dua calon lainnya tidak ada yang sampai angka 40 persen, kecuali Gerindra untuk Prabowo. "Suara Aburizal dari Golkar pun tidak sampai 40 persen," ujar Djayadi.
TIKA PRIMANDARI
Berita terkait
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
5 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
5 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
7 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
11 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
12 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
15 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
15 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
16 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
16 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
16 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya