TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Ali Sera, mengatakan partainya akan mengajukan syarat bila diajak salah satu partai besar untuk berkoalisi menghadapi pemilihan presiden Juli nanti. "Kami ingin dari awal harus jelas arah kebijakannya," kata Mardhani seusai diskusi "Tika-Taka Koalisi" di Jakarta Pusat, Sabtu, 12 April 2014.

Menurut Mardhani, PKS tidak ingin kembali mengulang pengalaman berkoalisi selama sepuluh tahun terakhir. Dalam dua periode pemerintahan, PKS terikat koalisi dengan Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009. Namun, kata Mardhani, koalisi tak berjalan bagus karena sesama anggota koalisi tak saling terbuka.

Selama ini PKS sering dianggap "anak nakal" dalam koalisi. Namun, menurut Mardhani, yang terjadi sebenarnya PKS tak pernah diajak dalam rapat-rapat penentuan keputusan dan kebijakan strategis. Dia menyebut komunikasi antaranggota koalisi selama ini tak berjalan efektif. (Baca: Mengapa Pesiden PKS Ziarahi Makam Soeharto?).

Biasanya, PKS tiba-tiba disodorkan dengan keputusan politik terkait dengan kebijakan yang dinilai partainya tak relevan. "Ke depan kami tak mau lagi koalisi dagang sapi. Kami mau koalisi yang terbuka." Meski begitu, kata Mardhani, partainya tak mau buru-buru membicarakan koalisi.

Sesuai dengan mekanisme dalam kebijakan internal partai, koalisi diputuskan oleh Majelis Syuro--pemilik keputusan tertinggi partai. PKS, kata dia, saat ini baru berfokus mengawal penghitungan suara hasil pemilu legislatif. Sedangkan rapat Majelis Syuro rencananya baru digelar Mei mendatang. (Baca pula: PKS Siap Jadi Oposisi).

Dalam rapat Majelis Syuro nanti juga tak tertutup kemungkinan PKS akan mengambil pilihan sebagai partai oposisi, yang tidak merapat kepada salah satu partai mana pun. Pilihan itu, kata Mardhani, sangat mungkin untuk mengawal pemerintahan dan keberimbangan parlemen selama lima tahun mendatang.

IRA GUSLINA SUFA