TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan Indonesia sebenarnya tidak mengenal sistem koalisi. Menurut dia, dalam sistem presidensial, Indonesia tidak mengenal konsep oposisi dan koalisi.
"Dalam sistem presidensial, namanya koalisi tidak ada, oposisi juga tidak ada. Dalam sistem presidensial, presiden diberikan kewenangan penuh," kata Jokowi di Taman Suropati, Rabu, 9 April 2014. (Baca: Pantau Perolehan Suara, Jokowi: Gas Pol)
Namun, Jokowi melanjutkan, jika ada partai yang memiliki platform yang sama dan ingin membantu jalannya pemerintahan, maka dalam sebuah kabinet dimungkinkan masuknya partai lain. "Kalau ada partai yang punya platform yang sama dengan konsep gotong royong bersama-sama, ya kita terbuka. Tapi bukan dalam arti koalisi, misalnya dia dapat sekian lalu minta jatah dua kursi. Ini tidak ada. Harus gotong royong bangun negara," katanya.
Jokowi mengatakan PDIP sudah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh partai lain seperti Golongan Karya dan bahkan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). (Baca: PDI Perjuangan Menang Telak di TPS Jokowi)
Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, pembicaraan mengenai koalisi akan dilakukan secara lebih intens setelah pemilihan umum legislatif. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri menyatakan pembahasan mengenai koalisi akan dilakukan setelah penghitungan suara pemilihan umum legislatif.
ANANDA TERESIA
Topik terhangat:
Juara Hitung Cepat | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo
Berita terpopuler:
Prabowo Optimistis Gerindra Raih Lebih 20 Persen
Pemilu, Gerai-gerai Ini Gelar Promo
Di TPS 27, Try Sutrisno Sebut Jokowi Pak Lurah
Berita terkait
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK
38 menit lalu
PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat
50 menit lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan
1 jam lalu
Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
1 jam lalu
Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.
Baca SelengkapnyaSekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna
2 jam lalu
Seorang warga Kabupaten Muna terluka kejatuhan dahan pohon saat helikopter superpuma yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat di alun-alun.
Baca Selengkapnya198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet
2 jam lalu
Sebanyak 198 PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun, sementara yang lelet akan dievaluasi.
Baca SelengkapnyaBunyi Sumpah 7 Anggota LPSK di Hadapan Jokowi Hari Ini
3 jam lalu
Sebanyak 7 anggota LPSK mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Jokowi. Apa bunyi sumpahnya?
Baca SelengkapnyaGrace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi
3 jam lalu
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengaku dapat amanah untuk mengemban tugas baru di pemerintahan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS
5 jam lalu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.
Baca SelengkapnyaPendiri PSI Grace Natalie Dapat Jabatan di Pemerintahan dari Jokowi, Ini Profilnya
5 jam lalu
Presiden Jokowi memanggil Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie di Istana Kepresidenan Jakarta
Baca Selengkapnya