Begini Makelar Serangan Fajar Poroti Duit Caleg  

Reporter

Editor

Anton Septian

Rabu, 9 April 2014 07:48 WIB

Warga kampung Tanjungsari, Pedurungan, Semarang memasang spanduk bertuliskan sindiran untuk partai politik yang melakukan serangan fajar jelang Pemilu (7/4). Warga menolak berbagai bentuk pemberian jelang Pemilu. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pemilihan umum, tawaran transaksi suara berkeliaran menggedor telepon para calon legislator. Angka yang dibanderol untuk satu suara pemilih sepintas terbilang kecil.

"Dalam masa tenang ini justru makin banyak, betul-betul sudah bicara langsung angkanya. Ada yang sebut Rp 100-200 ribu per orang," ujar Noura Fadhillah, calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa, melalui sambungan telepon, Selasa, 8 April 2014.

Perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu mengatakan tawaran serupa sudah marak sejak awal masa kampanye. Namun ajakan transaksi itu masih tersamar dan tidak blakblakan seperti sekarang.

Menurut Noura, tawaran lazimnya datang melalui pesan pendek dan telepon. "Menjelang pemilihan, saya angkat telepon dari siapa saja. Ternyata menawarkan suara," ucapnya.

Ia mengatakan jumlah suara yang dijanjikan tiap makelar itu puluhan. Noura berpendapat, secara rasional, tiap orang cuma bisa mempengaruhi dan mengajak sekitar sepuluh pemilih. Masalahnya, kalaupun dirinya mengiyakan tawaran itu, tak ada yang bisa tahu apa betul mereka yang dibayar lantas mencoblos namanya di tempat pemilihan suara.

Banyak pula pesan pendek dengan permintaan khusus berdatangan ke telepon genggamnya, "Minta duit rokok," ujar Noura. Satu posko meminta satu pak rokok dengan merek yang harganya di atas Rp 100 ribu. Tiap desa bisa memiliki sampai empat posko, dan NTB memiliki sekitar 1.100 desa. Artinya, calon anggota legislatif kalau mau memenuhi permintaan itu di semua desa harus merogoh kocek nyaris setengah miliar rupiah.

Noura mengaku menolak tawaran tersebut. Selain tak punya anggaran untuk memenuhinya, kata Noura, ia tidak mau terjebak dalam proses yang salah seperti kebanyakan politikus senior. "Nanti kalau terpilih, saya harus bayar utang yang diambil untuk membeli suara. Ini tidak mudah karena politik uang dianggap lumrah oleh masyarakat, dan kami yang melawan dianggap salah," tuturnya.

Lagi pula bisa saja tawaran itu datang dari lawan politiknya yang ingin mengecek seberapa besar "kekuatan" dirinya menjelang pemilihan.

BUNGA MANGGIASIH

Baca juga:
Prabowo Bilang Pemimpin Jakarta Penipu, Ahok: Termasuk Saya, Dong
Maksud Prabowo Sebut Pemimpin Jakarta Penipu
Ada Jokowi, Media Asing: Pemimpin Tua Beristirahat
Tunjangan Guru PNS Rp 6 Triliun Cair 9 April 2014
4 Maklumat Jokowi Jelang Hari Pencoblosan

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

3 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

8 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

8 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya