Ini Titik-titik Rawan Kecurangan Pemilu

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 9 April 2014 05:00 WIB

Seorang tukang sampah memasukan suaranya ketika melakukan simulasi pencoblosan di Tempat Pembuangan Sementara Rawa Lele, Jakarta Barat, Selasa (8/4). ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widodo, mengatakan masyarakat perlu mengawal proses Pemilihan Umum 2014. Menurut Bambang, ada beberapa kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum 2009 yang perlu dicermati agar tak terjadi di periode ini.

"Proses permainan curang mulai dari pencoblosan di TPS, rekapitulasi suara, sampai penyelesaian sengketa pemilu," kata Bambang ketika dihubungi pada Selasa, 8 April 2014. Di tempat pemungutan suara, Bambang meminta masyarakat waspada dengan orang yang mencoblos meskipun tak punya hak suara.

Bambang menuturkan Bawaslu pernah menemukan sisa undangan dijual ke tim sukses calon legislator atau partai politik. Sisa surat suara bisa dibagi rata antar saksi partai yang datang, kemudian mereka mencoblos bersama-sama. Akibatnya, calon konstituen tak bisa menunaikan hajat politiknya karena surat sudah dipakai orang lain.

Terkait perhitungan suara di TPS, ujar Bambang, suara calon legislator satu dipindah ke yang lain. Kecurangan juga bis dilakukan dengan mememasukan suara partai ke calon legislator. "Orang sering tak teliti karena tak mengubah suara total perolehan partai," ujarnya.

Rawan kecurangan berikutnya ada pada rekapitulasi yang dilaksanakan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Bambang mengatakan gaji yang kecil dan dipilih secara adhoc membuat mereka gampang tergoda tawaran partai untuk mengubah perolehan suara.

Di Komisi Pemilihan Umum, ujar Bambang, rekapitulasi suara juga rawan diperjualbelikan, terutama partai yang tak lolos parlementary threshold atau ambang batas partai bisa duduk di parlemen. Calon anggota Dewan yang kekurangan suara akan segera menghubungi KPU dan partai gurem itu.

Pada tahap penyelesaian sengketa pemilu juga pernah terjadi kecurangan. Waktu menjadi Ketua Bawaslu, Bambang menemukan kejanggalan terkait penetapan calon legislator untuk kursi di Sulawesi Selatan yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Kejanggalan itu, ujarnya, berujung pada pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi.

Melihat sistematisnya kecurangan pemilu, Bambang menyarankan masyarakat untuk peduli dengan proses pemungutan suara. "Jangan memilih terus langsung pulang," kata dia. Bambang juga mendukung adanya penghitungan cepat atau quick count karena mengontrol agar penyimpangan hasil suara tak terlalu jauh.

SUNDARI

Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo


Berita terpopuler:
Anas 'Tabuh Genderang Perang' Lawan SBY
Cara Jokowi Jelaskan Kasus Busway Karatan
Prabowo Bilang Pemimpin Jakarta Penipu, Ahok: Termasuk Saya Dong

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

20 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

23 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya