Pemilu, Rp 1,3 Miliar di Kendari Dipecah Tiap Hari

Reporter

Editor

Harun Mahbub

Rabu, 9 April 2014 04:59 WIB

Ketua Panwaslu Kota Tegal, Toto Pranoto menunjukkan bukti politik uang berupa amplop berisi uang dan gambar caleg di Kantor Panwaslu Tegal, Jateng, Selasa (8/4). ANTARA/Oky Lukmansyah

TEMPO.CO , Kendari - Mendekati penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), transaksi penukaran uang di Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengalami peningkatan. Dalam sehari nilai transaksi penukarannya mencapai Rp 1,3 miliar rupiah. (Baca : Sehari Jelang Nyoblos, Money Politics Marak)

Biasanya transaksi penukaran hanya berkisar Rp 200-400 juta rupiah saja. Bisa jadi transaksi penukaran itu terkait pemilu yang akan digelar 9 April. "Saat ini lonjakannya tinggi sekali," kata Analis Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kendari, Taufik, Selasa 8 April 2014.

Taufik menambahkan untuk transaksi penukaran nominal uang mulai dari nominal 100 ribu sampai 10 ribu rupiah. Untuk diketahui transaksi penukaran uang untuk masyarakat umum dilayani setiap Senin dan Kamis.

Sementara pada Selasa dan Rabu, penukaran uang dikhususkan untuk bank dan penukaran uang rusak. Lantaran permintaan tinggi, pada Selasa dan Rabu pihaknya juga melayani penukaran uang umum.

Walau transaksi penukaran uang mengalami kenaikan, kata Taufik, tidak mempengaruhi pelayanan karena kegiata penukaran uang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Bank Indonesia.

Dia mengatakan, bank sentral menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memastikan keaslian uang rupiah yang beredar di masyarakat. Sebab pada momen pemilihan umum biasanya ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan mengedarkan uang palsu.

ROSNIAWANTY FIKRY

Terpopuler
Sebulan Mencari MH370, Berapa Ongkosnya?

Kelebihan Pesawat Nirawak Super Drone Buatan TNI AD

Novel 'Doctor Zhivago' dan Propaganda CIA

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

31 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

33 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

35 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

38 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

42 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

49 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

50 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

52 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

55 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya