Panwaslu Kaji Dugaan Politik Uang Idham Samawi

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Selasa, 8 April 2014 20:00 WIB

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri duduk bersama Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Bidang Organisasi Idham Samawi saat membuka sekolah partai pertama PDIP di Yogyakarta, Kamis (23/2). TEMPO/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Koordinator Divisi Pelaporan dan Penindakan, Panwaslu Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Harlina mengatakan masih mendalami dugaan pelanggaran aturan kampanye di acara penyerahan beasiswa miskin (BSM) dari pemerintah di pertemuan wali murid SDN 1 Sumberagung, Kecamatan Jetis, yang berlangsung akhir Maret lalu. Acara itu dihadiri oleh Ketua Dewan Pendidikan Bantul, Idham Samawi dan Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana. Keduanya calon legislator dari PDI Perjuangan.

Acara penyerahan beasiswa siswa miskin dari pemerintah itu digelar di rumah wali murid SDN 1 Suberagung, Noorjanis. Pada acara itu juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Dasar Bantul, Totok Sudarto.

Menurut Harlina, Panwaslu Bantul sudah meminta keterangan dari pengelola SDN 1 Sumberagung, pemilik rumah tempat acara itu dan Totok Sudarto. Menurut Harlina, pihak sekolah dan Totok mengaku. hanya datang sebagai undangan. "Menurut warga, acara itu inisiatif mereka setelah memperoleh beasiswa miskin dari jalur dana aspirasi anggota DPR RI," kata dia pada Selasa, 8 April 2014. Padahal baik Idham Samawi dan keponakannya Yoeke Indra Agung Laksana bukan anggota DPR RI.

Harlina menyatakan, berdasar keterangan Totok ke Panwaslu, beasiswa siswa miskin di Bantul selama ini memang turun melalui dua metode, yakni reguler lewat dinas pendidikan dan jalur dana aspirasi. "Dia mengatakan BSM itu tidak dari dinas," kata dia.

Harlina mengatakan Panwaslu Bantul belum bisa memastikan beasiswa miskin yang diterima sejumlah siswa SDN 1 Sumberagung berasal dari jalur reguler atau dana aspirasi. Persoalannya ada di data daftar penerima BSM se-Bantul yang susah diakses semuanya. "BSM dari jalur dana aspirasi, datanya tidak di Bantul," kata dia.

Kejelasan soal sumber beasiswa miskin itu, menurut Harlina, berguna untuk memastikan jenis pelanggaran kampanyenya. Acara itu semula diduga menjadi ajang pemanfaatan program pemerintah untuk sarana kampanye.

Saat ini, menurut dia, fokus Panwaslu Bantul ialah memastikan asal dana beasiswa siswa miskin itu. Karena itu, belum ada rencana pemanggilan sejumlah pihak lain yang terlibat di acara itu. "Idham dan Yoeke belum kami panggil," kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Bantul, Totok Sudarto mengatakan acara itu bukan program kegiatan instansinya. Dia mengaku hadir di acara itu sekedar sebagai undangan. "Yang mengundang saya, dewan sekolah, jadi saya hanya datang, tak banyak tahu (soal) acara itu," kata dia Selasa siang, 8 April 2014.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

6 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

9 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya