TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya mengantisipasi kegaduhan dan kecurangan yang rawan terjadi hingga menimbulkan konflik di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Menurut Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, sebanyak 389 TPS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masuk kategori rawan tingkat satu. ”Rawan karena menjadi basis massa pendukung partai,” ujar Rikwanto, Selasa, 8 April 2014.
Meski begitu, dia mengatakan, rawan dalam kategori tersebut masih terbilang tidak berbahaya. TPS dengan kategori rawan tingkat satu, menurut dia, tercermin dari euforia masyarakat dan berpotensi terjadi kecurangan.
Ciri-ciri wilayah yang masuk kategori ini, Rikwanto menjelaskan, di antaranya, punya catatan pernah terjadi konflik serta antusiasme dan pemahaman politik masyarakatnya tinggi. "Sehingga dikhawatirkan akan terjadi perayaan berlebihan bila partai atau calon unggulannya menang," ujarnya.
Di samping TPS yang masuk kategori itu, Rikwanto mengatakan, ada pula TPS dengan kerawanan tingkat dua. Dia menerangkan, TPS tipe ini perlu dijaga dengan ketat oleh petugas polisi dan TNI. ”Tapi tak ada TPS rawan kelas dua di Jabodetabek,” ujarnya.
Rikwanto menolak menyebutkan lokasi TPS yang rawan terjadi kecurangan. Alasannya, dia khawatir ada pihak yang memanfaatkan informasi tersebut untuk memantik kekisruhan di wilayah terkait.
Rikwanto hanya menyebutkan Kepulauan Seribu merupakan salah satu daerah yang perlu dijaga dengan ketat. "Di sana, karena secara geografis wilayah kepulauan," ujarnya. Menurut dia, polisi juga bertanggung jawab menjaga rekapitulasi suara agar tetap steril dari hari pemungutan hingga penghitungan suara di tiap wilayah. (Baca: Polda Kembali Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu dan KPU Persiapkan Simulasi Antisipasi Rusuh Pemilu).
Sekitar 20 ribu polisi dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri akan mengamankan pemilu hingga Juli mendatang. Rikwanto menyebutkan dana yang dipakai untuk mengamankan jalannya pemilu di wilayah Jabodetabek kali ini sebesar Rp 107 miliar. (Baca: Pengamanan Pemilu, TNI Rp 100 M Polri Rp 1,6 T).
Dana ini dipakai untuk biaya operasional anggota kepolisian yang mencapai Rp 79 ribu per hari untuk tugas pengamanan di tiap TPS. (Baca: Kapolri Sebut Pengamanan Pemilu Tak Akan Maksimal)
M. ANDI PERDANA
Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo
Berita terpopuler:
Anas 'Tabuh Genderang Perang' Lawan SBY
Cara Jokowi Jelaskan Kasus Busway Karatan
Prabowo Bilang Pemimpin Jakarta Penipu, Ahok: Termasuk Saya Dong
