Massa yang tergabung dalam Gerakan stop Politisasi Jokowi (Ger stop pol Jokowi) melakukan gerakan dukungan kepada Jokowi di Balai kota, Jakarta, (04/04). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo disebut paling sering diberitakan negatif oleh televisi dibanding tokoh lainnya. Koordinator Divisi Penelitian Remotivi Muhammad Heychael mengatakan, Jokowi mendapat porsi 30 persen pemberitaan negatif.
"Dari 59 berita, berita positif mengenainya berjumlah 11 berita dan berita negatif sebanyak 12," ujarnya, di kantor Badan Pengawas Pemilu, Ahad, 6 April 2014. Pemberitaan negatif itu, kata dia, misalnya perihal kemacetan Jakarta yang tak teratasi.
Heychael mengatakan, Jokowi juga mendapat porsi pemberitaan tertinggi yakni sebanyak 23,9 persen dibanding tokoh lainnya. Meski demikian, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh disebut paling sering muncul berbicara di televisi. Angkanya mencapai 90 persen.
"Jokowi memang paling banyak diberitakan tapi kata-katanya hanya dinarasikan dalam berita, tidak seperti Surya Paloh yang diberikan ruang untuk bicara," ujarnya. Adapun Surya, kata dia, mendapat durasi pemberitaan tertinggi setelah Jokowi, sebanyak 16,5 persen. Sebagian besar diperoleh dari Metro TV.
Riset ini, kata Heychael, dilakukan pada 1-7 November 2013 dengan meneliti semua pemberitaan yang ditampilkan di RCTI (MNC Group), SCTV (EMTEK Group), Trans TV (Trans Corp), TV One (Viva News), dan Metro TV (Media Group). Mereka meneliti 36 tokoh yang berasal dari 12 partai politik peserta pemilihan umum legislatif.
Heychael menduga pemberitaan terhadap Jokowi makin besar setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkannya sebagai calon presiden dari partai tersebut pada 14 Maret lalu. "Ya, pasti makin banyak," ujarnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
10 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.