Senin, Atribut Partai Harus Sudah Bersih

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 7 April 2014 06:15 WIB

Sejumlah poster caleg masih tertempel di sekitar Jalan Inggit Garnasih, Bandung, Jawa Barat, (6/4). Sebagian besar atribut kampanye di wilayah Bandung belum ditertibkan oleh petugas kendati sudah memasuki masa tenang. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO , Jakarta - Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta memberi kesempatan kepada partai politik di ibu kota untuk membersihkan atribut kampanye. Saat ini, meski sudah memasuki masa tenang kampanye, masih banyak atribur partai bertebaran.

"Partai politik harus mencopot atribut partai maksimal Ahad (6/4) malam sebelum pukul 00.00 WIB," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti di kantornya pada Ahad, 6 April 2014. Sebab, sesuai kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum, partai politik harus membersihkan sendiri atribut mereka.



Menurut Mimah, jika sampai Senin (7/4) masih ada atribut yang menempel maka akan dicatat sebagai pelanggaran. Untuk sanski akan diserahkan ke KPU. Selain itu, Bawaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja akan mencabut paksa atribut yang masih terpasang.



Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri menuturkan terkadang partai politik sengaja memanfaatkan toleransi satu hari ini. Menurut dia, sanksi akan diberikan jika atribut yang sudah dicabut kemudian dipasang lagi saat masa tenang.



"Bahkan sudah tahu mau hari tenang, ada yang masih pasang dan saya yakin yang nurut untuk mencopot sedikit," ujarnya. Tercatat, sejak Januari hingga kampanye ditutup, sudah ada 48.082 alat peraga kampanye seperti bendera, baliho, dan spanduk yang disita.

Dia menuturkan selama periode tersebut Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) yang paling banyak melanggar soal pemasangan atribut. Disusul PDI Perjuangan, Demokrat, dan Hanura.

SYAILENDRA




Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo


Berita terpopuler:
Ahok: Blusukan ke Masyarakat Tiru Metode Yesus

KPK: Status Rano Karno Tergantung Vonis Wawan

Ditawari Suap, Ahok Diancam Istri

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

11 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

12 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya