Moeldoko: Gantung Kepala Bais jika Curangi Pemilu  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Sabtu, 5 April 2014 08:10 WIB

Panglima TNI Jendral Moeldoko. TEMPO/Ilham Tirta

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko berjanji tak akan menyalahgunakan dinas intelejen untuk memenangkan seseorang ataupun partai politik tertentu dalam Pemilihan Umum 2014. Dia mengaku heran dengan kekhawatiran berlebihan sebagian masyarakat terhadap dinas intelijen TNI. (Baca: TNI Janji Tak Tunggangi Intelijen Curangi Pemilu).

Moeldoko pun membantah pernah memerintahkan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Mayor Jenderal M. Erwin Syafitri untuk secara khusus memantau dan memenangkan suatu partai. Dia menjamin Bais tetap netral sebagai bagian dari TNI. "Saya gantung Kepala Bais kalau intelijen digunakan untuk pemilu," katanya di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Jumat, 4 April 2014.

Moeldoko mengaku getun lantaran netralitas TNI dalam menghadapi pemilu terus saja dipertanyakan. Salah satunya besarnya kekhawatiran terhadap sikap TNI karena banyak purnawirawan yang menjadi peserta pemilu. Pada Pemilu 2014 memang terdapat sejumlah purnawirawan yang menjadi calon legislator ataupun calon presiden. (Baca: Moeldoko Bantah Bicara Soal Cawapres dengan Jokowi).

Saat ini ada lima purnawirawan TNI yang ingin maju dalam bursa calon Presiden RI. Mereka adalah bekas Komandan Jenderal Kopassus Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari Partai Gerindra serta mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto melalui konvensi Partai Demokrat. (Baca: Calon Wakil Presiden Jokowi Diusulkan dari Militer).

Selain itu, ada pula mantan Penglima TNI Jenderal Wiranto, calon presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat, dan Sutiyoso, dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Sedangkan purnawirawan yang maju sebagai calon legislator di DPR mencapai puluhan orang. (Baca: Prabowo Galang Purnawirawan, Jokowi Temui Panglima).



INDRA WIJAYA

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

10 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

29 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

31 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

32 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

32 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

33 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

33 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

49 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

55 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

59 hari lalu

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya