Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyalami pasukan saat melepas 175 anggota Satuan Tugas Kontigen Garuda XX-K di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (31/12). Pasukan ini bertugas selama satu tahun bersama misi PBB untuk Stabilisasi di Republik Demokratik Kongo. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO,Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko berjanji tak akan menyalahgunakan dinas intelijen untuk memenangkan seseorang atau partai politik tertentu dalam Pemilihan Umum 2014. Menurut dia, dinas intelijen TNI hanya digunakan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dia menyatakan heran akan kekhawatiran berlebihan sebagian masyarakat terhadap dinas intelijen TNI. "Memangnya kurang kerjaan saya minta laporan intelijen soal perkiraan pemenang pemilu?" kata Moeldoko di kantornya, Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 4 April 2014. (Baca: Moeldoko Bantah Bicara Soal Cawapres dengan Jokowi).
Moeldoko menegaskan, institusinya akan bersikap netral menghadapi Pemilu 2014. TNI juga akan tetap netral walau banyak purnawirawan yang meramaikan pemilihan umum, baik sebagai calon legislator, calon presiden, maupun calon wakil presiden. "Purnawirawan itu statusnya sudah sipil, bukan militer lagi," kata Moeldoko. (Simak juga: Prabowo Galang Purnawirawan, Jokowi Temui Panglima).
Saat ini ada lima purnawirawan TNI yang ingin maju dalam bursa calon Presiden RI. Mereka adalah bekas Komandan Jenderal Kopassus Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari Partai Gerindra serta mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto melalui konvensi Partai Demokrat. (Baca: Calon Wakil Presiden Jokowi Diusulkan dari Militer).
Selain itu, ada pula mantan Penglima TNI Jenderal Wiranto, calon presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat, dan Sutiyoso, dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Sedangkan purnawirawan yang maju sebagai calon legislator di DPR mencapai puluhan orang.
