Kasus Wali Kota Malang Dilimpahkan ke Gakumdu  

Reporter

Kamis, 3 April 2014 16:30 WIB

Walikota Malang terpilih Mochammad Anton (kanan) dan Wakil Walikota Malang Sutiaji. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Malang - Ketua Tanfidziyah DPC PKB Kota Malang yang juga Wali Kota Malang, Mochammad Anton, mengaku siap memberikan klarifikasi atas dugaan bahwa dia berkampanye di tempat ibadah. Sebelumnya, ia mangkir saat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Malang akan meminta penjelasan. "Saya siap memberikan penjelasan ke Panwaslu," kata Mochammad Anton, Kamis, 3 April 2014.

Anton menyangkal berkampanye di Masjid Al Furqan, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, seperti yang dituduhkan Panwaslu Malang. Anton mengatakan dia hadir di tempat ibadah itu hanya untuk salat berjemaah. Setelah salat, kata dia, jemaah mengajaknya berdialog tentang pembangunan Kota Malang. Lagi pula, menurut Anton, saat itu tak ada unsur kampanye karena tidak ada ajakan untuk mencoblos PKB. "Silakan cek silang, minta keterangan takmir masjid," katanya.

Anton dipanggil untuk hadir kedua kalinya hari ini. Jika Anton tidak hadir, Panwaslu tetap akan melimpahkan perkara tersebut ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Sebab, Panwaslu telah mengantongi keterangan saksi yang didukung bukti-bukti berupa foto kegiatan tersebut.

"Bukti sudah cukup, perkara ini segera kami limpahkan ke Gakumdu," kata Koordinator Penindakan Panwaslu Kota Malang, Fajar Santosa. Indikasi pelanggaran aturan pemilu tersebut berasal dari laporan warga setempat. Warga mengaku melihat Anton berkampanye di Masjid Al Furqan pada 26 Maret 2014.

Menurut saksi itu, Anton datang ke masjid tersebut bersama seorang calon legislator. Panwaslu menerima laporan bahwa kegiatan serupa juga dilakukan Anton di sejumlah masjid di Blimbing dan Lowokwaru. Padahal kampanye di tempat ibadah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu.




EKO WIDIANTO




Terpopuler
Ini Cara Jokowi Menggaet Ibu Rumah Tangga
SBY Turun Tangan Selesaikan Bandara Ahmad Yani
Cile Gempa, 115 Wilayah di Indonesia Rawan Tsunami

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

9 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

11 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

15 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

17 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya