Penelitian: 83 Persen Anggota DPR Berkinerja Buruk  

Reporter

Editor

Anton William

Kamis, 3 April 2014 12:02 WIB

Sejumlah anggota dewan memainkan telepon genggamnya saat berlangsungnya Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara II, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (12/4). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Penelitian yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menunjukkan 83,8 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kinerja buruk. "Sebanyak 61,3 persen mendapat nilai buruk dan 22,5 persen dinilai sangat buruk," kata Koordinator Formappi Sebastian Salang dalam pemaparan hasil penelitian lembaganya di Jakarta, Kamis, 3 April 2014.

Salang menuturkan hanya 0,8 persen anggota Dewan yang masuk kategori sangat baik. Sebanyak 5,6 persen, kata dia, memperoleh nilai baik, sementara 9,8 persen mendapat nilai cukup. Penelitian dilakukan kepada 519 anggota Dewan setelah dikurangi anggota yang meninggal dan menjalani pergantian antarwaktu. Pimpinan Dewan juga tak dinilai karena basisnya adalah rapat komisi.

Kinerja anggota Dewan dinilai melalui beberapa indikator, seperti kunjungan ke daerah pemilihan, tingkat kehadiran rapat, tingkat keaktifan saat rapat, dan laporan kegiatan seusai reses untuk kinerja tahun 2012. Formappi memberikan bobot untuk setiap indikator. Kunjungan ke dapil, misalnya, mendapat penilaian hingga tiga poin. (Video: Jelang Pemilu, Banyak Anggota Dewan Bolos Rapat)

Adapun anggota Dewan disebut berkinerja baik jika memiliki nilai di atas 7. Untuk mencapai kategori sangat baik, dibutuhkan nilai di atas 8. Adapun penilaian menggunakan basis data berupa 300 risalah rapat komisi dan tingkat kehadiran dalam 635 rapat.

Pemilihan umum anggota legislatif dilakukan pada 9 April mendatang. Sekitar 6.600 calon legislator bertarung memperebutkan 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Sekitar 90 persen legislator inkumben kembali mengikuti pemilihan ini. (Baca: Kebanyakan Pemilih di Luar Negeri Tak Kenal Caleg)

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita lainnya:
Prabowo Punya Pengawal Paling Hebat
Gara-gara Jokowi-Ahok, Prabowo Hampir Dipenjara
Macam-macam Teror ke Jokowi

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

2 menit lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

3 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

7 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

21 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

22 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

22 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

23 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya