TEMPO.CO , Kediri: Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku sudah membangun komitmen dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memproses aparatur pemaerintah yang terlibat kegiatan politik. Soekarwo memastikan siapapun pejabat dan pegawai negeri yang berkampanye ataupun memfasilitasi kegiatan politik akan diproses secara hukum.
Soekarwo mengatakan komitmen tersebut disepakati di Surabaya Selasa, 1 April 2014 malam. Karena itu dia memberikan peringatan kepada kepala daerah maupun pegawai negeri untuk tidak mencoba-coba berpolitik menjelang pelaksanaan pemilu 9 April mendatang. “Hukum harus ditegakkan, tak boleh menggunakan fasilitas pemerintah untuk politik,” kata Soekarwo di Kediri, Rabu 2 April 2014.
Peringatan ini disampaikan Soekarwo menyusul masih adanya laporan keterlibatan pejabat pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan kampanye partai politik dan upaya mobilisasi massa oleh aparatur pemerintah.
Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri sempat memeriksa sejumlah pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat atas kegiatannya yang menghadirkan calon legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dalam acara sosialisasi pendataan kependudukan ini, petugas Dispendukcapil menghadirkan Pramono Anung, caleg DPR RI dari daerah pemilihan VI dan Sulkani, caleg DPRD Kabupaten Kediri. Keduanya adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sulkani yang saat ini masih aktif sebagai legislator juga merupakan saudara Bupati Kediri Haryanti Sutrisno. Panwas sendiri pada akhirnya tak menjerat keduanya dengan pelanggaran kampanye dengan dalih tak memenuhi unsur.
Aksi serupa juga terjadi di Jombang dengan melibatkan Kepala Kecamatan Kabuh Kholi dan Sekretaris Camat Mustaghfirin. Keduanya ditengarai melakukan kampanye terselubung dalam program sosialisasi alokasi dana desa (ADD) di Balai Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh, Jombang pada 18 Maret 2014. Menurut laporan Panwas setempat, kedua aparat pemerintah itu mempengaruhi massa agar memilih Partai Golkar dalam pemilu mendatang. “Saya sudah tegaskan kepada aparat untuk menindak tegas,” kata Soekarwo.
