TEMPO.CO, Malang - Joko Widodo, calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan dalam menjalankan fungsi eksekutif diperlukan koalisi dengan partai lain. Akan tetapi, menurut dia, dalam membina koalisi partai, dia menjamin tidak ada transaksi politik dengan partai lain.
"Negara sebesar ini harus dibangun bersama-sama, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak tepat, seperti nego-nego kursi, nego-nego menteri. Koalisi cukup tujuh (partai), tapi kalau minta-minta (kursi menteri) sorry. Lobi-lobi transaksional itu tidak boleh ada. Problem banyak sekali di negeri ini. Orientasi kami dengan partai koalisi harus sama," kata Jokowi, saat bertemu relawan di Malang, Senin, 31 Maret 2014. (Baca: Suara Demokrat Diprediksi Berlabuh ke PDIP)
Jika nanti terpilih menjadi presiden, menurut Jokowi, pertimbangan dalam memilih menteri tidak bisa berdasarkan lobi politik, tetapi murni karena rekam jejak. "Menteri, misalnya, jangan dipaksa-paksakan. Harus dilihat track record bagus atau tidak, profesionalisme harus dijaga," katanya. Jokowi tak mau menyebutkan partai yang rencananya akan diajak berkoalisi. (Baca: Jokowi Jamin Koalisi Bukan untuk Kursi Menteri)
Jokowi menegaskan, untuk membangun pemerintahan yang kuat, maka diperlukan parlemen yang kuat. Oleh sebab itu, PDIP harus menang dalam jumlah besar pada pemilihan umum legislatif yang akan digelar 9 April mendatang. Pemilu kali ini diikuti oleh 12 partai nasional.
Jokowi menilai dalam sebuah pemerintahan yang kuat dengan parlemen yang kuat, negosiasi atau lobi politik bisa dihindari. "Tidak ada lobi yang pakai duit, tidak ada yang namanya bagi-bagi kursi menteri karena memang kursi tidak untuk dibagi, tapi untuk menjalankan tugas dari rakyat," kata politikus yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu.
Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, mengatakan pemahaman koalisi saat ini tidak harus diartikan sebagai sebuah penawaran dari partai-partai yang berkaitan. "Koalisi itu kan tidak harus bargaining dalam posisi ini, harus ini, harus itu," katanya. (Baca: PKS Buka Kemungkinan Koalisi dengan PDIP)
ANANDA TERESIA
Baca juga:
Wajah Tirus Aurel, Ini Kata Pakar
Ada Lelucon Tender BUMN di Ketoprak Dahlan Iskan
Spanduk 'Moyes Out' Terbang di Langit Old Trafford
4 Perwira Pengeroyok Dokter TNI AU Jadi Tersangka
Ketoprak BUMN, Dahlan Iskan Disindir Soal Pemilu
Berita terkait
Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?
6 jam lalu
Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
6 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi
7 jam lalu
Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?
Baca SelengkapnyaHabiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014
7 jam lalu
Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024
7 jam lalu
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.
Baca SelengkapnyaDahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY
7 jam lalu
Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo
8 jam lalu
Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.
Baca SelengkapnyaFakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
9 jam lalu
Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah
11 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan
Baca SelengkapnyaJokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
11 jam lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca Selengkapnya