Calon presiden dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo menyapa sejumlah simpatisan saat melakukan kampaye terbuka di Stadion Cendrawasih, Jakarta Barat, (16/3). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO,Jakarta - Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan dia tidak bersangkut paut dengan Perjanjian Batutulis. Perjanjian politik itu dibuat saat Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto maju sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2009. (Baca: Prabowo Merasa Dikhianati Megawati )
Belakangan, Prabowo menyebut PDI Perjuangan mengingkari perjanjian ini karena menetapkan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden. "Ingat, pas ada prasasti itu saya sedang jadi Wali Kota Solo," kata Jokowi di pinggir Jalan Medan Merdeka Selatan pada Rabu, 19 Maret 2014. Bahkan Jokowi mengulang sampai tiga kali pernyataannya itu.
Menurut Jokowi, lebih baik pertanyaan seputar tudingan pengingkaran Perjanjian Batutulis langsung diajukan ke pengurus pusat PDI Perjuangan. Sebab, dia mengaku tidak punya kewenangan menjawab.
"Tapi saya punya pandangan pribadi, kalau....," ujarnya. Dia diam sesaat, kemudian mengulang," Ingat, pandangan pribadi ya, kalau ini sudah sore." Setelah itu, dia buru-buru masuk mobil dan tancap gas.
Entah apa maksud perkataan "kalau ini sudah sore" yang dilontarkan Jokowi ini. Perkataan ini bisa diasumsikan bahwa "hari akan berganti" atau "sudah terlalu telat". Adapun Jokowi sebelumnya pernah melemparkan pernyataan yang mengandung makna tersirat.
Sebelum dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Jokowi selalu berkata, "Air ada muaranya, kan, hujan pasti bermuara". Belakangan, yang dimaksud dengan muara air ini adalah dukungan kepada dia untuk mencalonkan diri.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.