Disindir Via Spanduk, Demokrat Lapor Bawaslu

Reporter

Selasa, 18 Maret 2014 16:38 WIB

TEMPO/Ishomuddin

TEMPO.CO, Banyuwangi - Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melaporkan dugaan kampanye hitam yang menyerang partainya ke Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu Jawa Timur. "Panwas tingkat kabupaten, provinsi, hingga Banwaslu kami lapori," kata Wakil Sekretaris Partai Demokrat Banyuwangi As'ad Muhammad Nagib, Selasa, 18 Maret 2014.

Laporan itu, kata dia, terkait dengan ditemukannya puluhan spanduk provokatif yang terpasang di lima daerah pemilihan sejak hari pertama kampanye terbuka, Minggu, 16 Maret 2014. Spanduk-spanduk berukuran 1,5 x 1 meter itu bertuliskan: "Jangan Pilih Caleg Partai Koruptor. Aku Melarat Karena Kamu Bilang Paling Demokrat". Di spanduk tertulis nama LSM Geram atau Gerakan Rakyat Miskin Rindu Kemakmuran.

Menurut As'ad, spanduk-spanduk tersebut sengaja dipasang berdampingan dengan alat peraga kampanye sejumlah calon legislator Partai Demokrat, baik DPR RI, DPRD Provinsi Jatim, dan DPRD Banyuwangi. Di antaranya Mirda Rasyid (DPR RI), Agung (DPRD Provinsi Jatim), serta Tituk Indar dan Sri Utami (DPRD Kabupaten Banyuwangi).

As'ad menambahkan, pemasangan spanduk-spanduk itu melanggar Pasal 86 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif. "Itu termasuk pidana, bisa dipenjara 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta," katanya.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi bertindak cepat. Anggota Panwaskab, Lilik Maslikha, mengatakan telah menurunkan empat spanduk di Kecamatan Muncar. "Lainnya masih kami telusuri," katanya.

Panwas juga masih menyelidiki keberadaan LSM Geram yang diduga menempelkan spanduk-spanduk itu. Nantinya Panwas akan meneruskan laporan tersebut kepada Kepolisian Resor Banyuwangi.

IKA NINGTYAS

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya