Muncul Potensi Golput Akibat Megaproyek di DIY

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Rabu, 12 Maret 2014 18:20 WIB

Dua wisatawan berlari menghindari ombak tinggi di pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta, Jumat (6/4). ANTARA Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Yogyakarta - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kulon Progo melihat adanya potensi golput atau tidak memilih dalam Pemilu 2014 mendatang di wilayahnya. “Berkaitan dengan program pemerintah yang ditolak warga,” ujar Ketua Panwaslu Kulon Progo M. Puja Rasa Satuhu, Rabu, 12 Maret 2014.

Dua program pemerintah itu adalah megaproyek penambangan pasir besi, termasuk pabrik bijih besi oleh PT Jogja Magasa Iron dan pembangunan bandara baru oleh PT Angkasa Pura di pesisir pantai Kulon Progo. Kedua proyek ini akan menggusur ribuan penduduk. "Kami pasif saja, enggak peduli. Karena negara dan birokrat tak bisa dipercaya," kata juru bicara warga yang bergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pasir (PPLP) Kulon Progo, Widodo, kepada Tempo, Rabu, 12 Maret 2014.

Birokrasi yang dia maksud adalah pemerintah Kulon Progo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga pemerintah pusat. Menurut Widodo, jika warga mengikuti pemilu, sama saja menyatakan setuju dengan kebijakan penambangan pasir besi yang menggusur mereka dari lahan pertanian. "Enggak usah datang ke TPS (tempat pemungutan suara)," kata Widodo.

Namun dia membantah ada ajakan kepada penduduk untuk golput. Jumlah anggota PPLP yang punya hak pilih berkisar sepuluh ribu orang. "Kami kan warga yang sakit. Kalau sakit, petugas TPS yang datang ke rumah," kata Widodo. Sakit yang dimaksud adalah sakit hati atas kebijakan pemerintah yang mengizinkan penambangan dan pembangunan pabrik itu.

Sikap yang sama dipegang penduduk yang bergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) yang menolak digusur dari lahannya untuk proyek bandara. Sikap pasif itu, menurut koordinator paguyuban, Martono, karena didorong sikap DPRD Kulon Progo yang pasif terhadap persoalan warga yang terdampak rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon.

Menurut Puja Rasa Satuhu, dia sudah menyampaikan potensi golput akibat kasus megaproyek itu kepada peserta pemilu. Pada Pemilu 2009 lalu, jumlah golput di Kulon Progo mencapai 25 persen. Penyebabnya, banyak penduduk dalam daftar pemilih tetap berdomisili di luar Kulon Progo. Puja belum bisa memprediksi persentase potensi golput kali ini. "Enggaklah kalau sampai 50 persen. Saya harap lebih kecil," kata Puja.

PITO AGUSTIN RUDIANA





Berita terkait
Deklarasi Pencapresan Jokowi 20 Maret?
Jokowi Soal Target Suara PDIP di Pemilu 2014
Arti Jawaban Jokowi Soal 'Saya Titip Jakarta'

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

16 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

19 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya