KPU Dapat Tambahan Dana Pemilu Rp 1,7 Triliun  

Reporter

Selasa, 11 Maret 2014 11:00 WIB

ANTARA/Arief Priyono

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum, Sigit Pamungkas, mengatakan Kementerian Keuangan menyetujui alokasi dana untuk honorarium satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dan tambahan pembuatan tempat pemungutan suara. Total dana yang dicairkan Kementerian Keuangan Rp 1,7 triliun.

"Dari jumlah itu, Rp 1,3 triliun untuk honorarium Satlinmas dan Rp 409 miliar untuk tambahan pembuatan TPS," kata Sigit di Kantor KPU pada Senin, 10 Maret 2014. Honorarium Satlinmas, kata Sigit, termasuk biaya untuk rekruitmen dan biaya konsumsi.

Pengajuan dana Satlinmas awalnya diajukan Rp 350 ribu per orang. Namun, honorarium yang diketok oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 250 ribu. Akan ada dua tenaga Satlinmas di masing-masing TPS. Perubahan yang berpatokan pada Standar Biaya Umum Kementerian Keuangan ini menjadikan total dana yang dikucurkan ke KPU menjadi Rp 1,3 triliun dari Rp 1,7 triliun yang diajukan.

Sebelumnya, dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tahun 2014, alokasi untuk pemilu dipatok sebesar Rp 14,4 triliun. Pagu tersebut tidak mengalokasikan dana bagi honorarium petugas linmas. Dengan dua petugas linmas disiagakan pada 545.729 TPS, maka akan ada setidaknya 1.091.458 petugas linmas untuk mengamankan TPS seluruh Indonesia.

Sigit membantah jika pengalokasian dana linmas juga untuk anggota KPU di daerah. "Tidak ada pengalokasian untuk komisioner."

Sedangkan Rp 409 miliar untuk pembuatan TPS diperlukan karena awalnya ada efisiensi dari Kementerian Keuangan terhadap penganggaran TPS di Pemilu 2014. Pada Pemilu 2009 anggaran per TPS dialokasikan Rp 750 ribu tiap satuannya.

Namun, pada Pemilu 2014 ini anggaran per-TPS yang tadinya Rp 1 juta direvisi menjadi Rp 500 ribu. "Maka KPU mengajukan tambahan Rp 250 ribu per TPS agar setidaknya anggaran TPS sama dengan Pemilu 2009."

Total Rp 409 miliar tersebut, kata dia, dialokasikan untuk tiga kali pemilihan umum. Pertama, untuk pemilu legislatif dan untuk dua putaran pemilu presiden.



MUHAMMAD MUHYIDDIN




Topik terhangat:
Ade Sara | Malaysia Airlines | Kasus Century | Jokowi | Anas Urbaningrum

Terpopuler

Curhat SBY: Koalisi Kadang Makan Hati
Terungkap, 'Penumpang Gelap' Malaysia Airlines
Polisi Belum Minta Keterangan Orang Tua Ade Sara

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

55 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Disebut Tak Laporkan Sejumlah Mobil di LHKPN, Ini Profil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana

15 Januari 2024

Ramai Kabar Disebut Tak Laporkan Sejumlah Mobil di LHKPN, Ini Profil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, dikabarkan tidak melaporkan koleksi mobil mewahnya di LHKPN. Seperti apa profil Ivan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Sepi Orderan Pemilu, Pengusaha Konveksi Ngadu ke Kemenkop UKM

8 Januari 2024

Sepi Orderan Pemilu, Pengusaha Konveksi Ngadu ke Kemenkop UKM

Pengusaha konveksi sepi orderan selama kampanye Pemilu 2024. Order anjlok 70 persen dibanding pemilu sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Profil Bank Jepara Artha yang Diduga Alirkan Dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

19 Desember 2023

Profil Bank Jepara Artha yang Diduga Alirkan Dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

BPR Bank Jepara Artha diduga mengalirkan dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. Seperti apakah profil BPR tersebut?

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

PPATK Bakal Pantau Aliran Dana Pemilu Ilegal Lewat Aset Kripto dan E-Money

28 Juni 2023

PPATK Bakal Pantau Aliran Dana Pemilu Ilegal Lewat Aset Kripto dan E-Money

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal melakukan pengawasan terhadap aliran dana Pemilu ilegal.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Bahaya Demokrasi Transaksional

23 Mei 2023

Bamsoet Ingatkan Bahaya Demokrasi Transaksional

Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat.

Baca Selengkapnya