TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak mengatakan pihaknya tak bisa memberikan sanksi kepada partai peserta pemilu yang masih beriklan di media massa. Alasannya, kata Nelson, tidak ada hukuman yang tegas bagi partai pelanggar.
Dengan demikian, kata dia, partai tak perlu mematuhi peraturan dalam Surat Keputusan Bersama tentang Moratorium Iklan. "Seharusnya moratorium dijalankan berdasarkan moral tiap partai," kata Nelson di kantor KPU, Senin, 10 Maret 2014. (Baca: Matamassa: Demokrat Terbanyak Langgar Kampaye).
Selama ini laporan pelanggaran kampanye yang dilaporkan ke Bawaslu selalu kandas di kepolisian. Musababnya, iklan kampanye dalam hukum positif adalah iklan yang memuat visi, misi, program, serta ajakan memilih. Dan unsur kampanye dilakukan secara kumulatif. "Lha, bagaimana mungkin visi-misi harus tampil dalam 20 detik?" katanya.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyayangkan partai yang tak melaksanakan moratorium. Sebenarnya, tanpa moratorium, aturan kampanye itu sudah tegas. "Iklan politik dan kampanye hanya boleh dilakukan 16 Maret-5 April 2014," katanya. (Baca: Bagir Manan: Batasi Iklan Politik di Televisi).
Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Pusat disepakati adanya moratorium iklan politik. Wakil Ketua Komisi Penyiaran DPR Ramadhan Pohan mengatakan empat lembaga itu membentuk gugus tugas untuk mengawasi partai tak beriklan politik sebelum 16 Maret-5 April 2014.
"Dewan memberikan dukungan politik agar tak ada penyalahgunaan frekuensi publik oleh individu dan kelompok," kata Ramadhan. Selama ini teguran dan peringatan KPI tak digubris lembaga penyiaran karena tak memiliki wewenang memberi sanksi. (Baca: Bos KPU Akui Larangan Iklan Politik Tak Efektif).
Ramadhan mengatakan Dewan akan membahas agar wewenang KPI ditambah. Selama ini yang berhak menindak pelanggaran adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Wewenang Kementerian Komunikasi untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran akan kami berikan ke KPI," ujarnya.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita terkait
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
1 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda
1 hari lalu
Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
1 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca SelengkapnyaMinta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU
1 hari lalu
KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?
Baca SelengkapnyaDPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini
3 hari lalu
Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK
3 hari lalu
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
5 hari lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
7 hari lalu
Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.
Baca SelengkapnyaPesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak
8 hari lalu
KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPersiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini
8 hari lalu
MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.
Baca Selengkapnya